-->

45 Dapur MBG di Sumut Berhenti Beroperasi, Sekolah Tenang saja, Pengusaha yang Menjerit

Sebarkan:
Salah satu dapur MBG yang masih beroperasi.

Semakin terbukti jelas bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya tidak dibutuhkan para murid. Lihat saja yang terjadi di Sumut, setidaknya ada 45 dapur MBG yang tidak lagi beroperasi karena macetnya kucuran dana dari pemerintah. Menariknya,  tidak ada satupun sekolah yang protes dengan pemberhentian jatah makan siang itu.  

Semua sekolah yang tidak lagi mendapat jatah MBG tetap tenang. Mereka merasa situasi tanpa makan siang gratis  adalah biasa saja. Hal ini membuktikan bahwa sekolah itu pada dasarnya tidak terlalu mebutuhkan jatah makan siang gratis.

Yang heboh berteriak adalah pengusaha yang mengelola dapur MBG tersebut. Mereka mengadu ke sana kemari mengeluhkan soal anggaran yang tidak cair dari pemerintah. Alhasil, mencuat pula tuduhan kalau dana itu telah dikorupsi.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Medan Donal Simanjuntak membenarkan adanya laporan soal 45 dapur MBG yang berhenti beroperasi itu. Dapur tersebut terdapat di Asahan dan Pematangsiantar.

"Kita memang mendapat laporan soal tutupnya operasional 45 dapur MBG di Sumut. Sebanyak 11 dapur berlokasi di Asahan dan 34 lainnya ada di Pematangsiantar," kata Donal Simanjuntak.

Donal juga mendapat kabar kalau pemberhentian operasional dapur itu terkait masalah penyaluran anggaran operasional yang terhambat dari Jakarta. 

Namun di sisi lain, berdasarkan penilaian Donal, penyebab dari keterlambatan anggaran ini karena kepala dapur tidak konsisten membuat laporan harian sehingga terjadi keterlambatan pembayaran.

"Ini kan transaksinya (pengelolaan dana) di Jakarta, kan itu se Indonesia, maka memerlukan sumber daya yang cukup untuk melototin virtual account seluruh Indonesia, maka ini menjadi pekerjaan besar juga, nah setelah dari situ kan prosesnya kan ke Kementerian Keuangan, kemudian dari Kementerian Keuangan baru ke bank, jadi karena tahapan-tahapan begitu, tapi indikasinya memang ada kepala dapur yang tidak konsisten bikin laporan harian, kan itu kalau mereka konsisten, setiap Rabu mereka kan mengecek seluruh rekening, nah baru nanti top-up," jelasnya.

Kasus penghentian operasional dapur MBG ini juga sudah disampaikan oleh pengusaha dapur MBG ke Kejaksaan Tinggi Sumut (kejati). Pihak pengusaha merasa ada anggaran yang dimanipulasi sehingga mereka meminta kasus ini diusut lebih jelas. 

Terlebih lagi sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional di Jakarta sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi  besar-besaran anggaran BGN.

Sejauh ini Kejati Sumut belum melakukan pengusutan karena belum adanya instruksi dari Kejagung. Namun  Kepala Sesi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu Rizaldi membenarkan adanya sejumlah laporan masyarakat menyangkut tuduhan pratik penjualan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Semua laporan dari berbagai elemen tentang titik dapur SPPG bermasalah dan tidak sesuai prosedur sudah kita terima. Kita masih menunggu instruksi dari Kejagung," kata Rizaldi kepada wartawan di Medan, Rabu (17/6/2026).

Terkait adanya sejumlah dapur MBG yang berhenti beroperasi, sebenarnya tidak hanya terjadi di Sumut. Di berbagai provinsi lain kasus serupa juga terjadi.   

Data Pemerintah menyebutkan sedikitnya 1.738 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidka lagi beroperasi karena berbagai hal. Sudah tentu kondisi itu membuat penyaluran makanan kepada para pelajar jadi terhambat.

Anehnya, tidak ada satupun sekolah yang bertariak menuntut agar segera disediakan makanan gratis untuk mereka. Yang  berteriak justru pengusaha dapur MBG dan para pekerjanya. Betapa tidak, mereka sudah menghabiskan uang miliaran rupiah untuk menyiapkan dapur dan membayar pekerja, tapi dana tidak cair juga.

Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa program MBG sebenarnya tidak dibutuhkan para pelajar. Yang heboh adalah pemerintah dan pengusaha. 

Makanya, kalau ada kecurigaan bahwa program MBG sengaja diadakan untuk menghambur-hamburkan anggaran secara tidak efektif, adalah sebuah kenyataan. Penghamburan anggaran ini yang menyebabkan MBG jadi ladang korupsi.

Tak heran jika MBG yang seharusnya bermakna Makan Bergizi Gratis, kini telah berganti nama menjadi Maling Berkedok Gizi. ***

 

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini