Ada aksi murni mahasiswa dan kelompok pro demokrasi, ada aksi
rekayasa penguasa untuk pro pemerintahan. Begitulah dua jenis aksi yang terjadi
sepekan terakhir di negeri ini. 
Aksi mahasiswa menyampaikan tuntutan kepada rezim Prabowo
Aksi mahasiswa murni bisa dipahami karena bersuara untuk kepentingan rakyat dan anti program pemerintah yang kental berbau korupsi. Sedangkan aksi rekayasa penguasa lebih kepada kepentingan untuk melanjutkan program pemerintah. Seakan apa yang sudah dilakukan pemerintah adalah hal yang bagus bagi kepentingan rakyat, walau di sana ini aroma korupsi mulai terungkap.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Persatuan Indonesia termasuk aksi murni yang menyuarakan hati mahasiswa dan pro demokrasi. Kelompok ini menyampaikan pernyataan resmi terkait dinamika demokrasi atas program-program resmi pemerintah di Silang Monas, Jakarta, 19 Juni.
Aksi resmi yang bertajuk Mimbar Mahasiswa: Bangkit Bersama, Tolak Provokasi dan Selamatkan Demokrasi.
BEM PERSATUAN INDONESIA, yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa lintas perguruan tinggi se-Indonesia hadir sebagai suara mahasiswa yang percaya bahwa demokrasi dibangun di atas dialog, dirawat dengan argumentasi dan diperjuangkan dengan intelektual.
BEM PERSATUAN INDONESIA menolak pola anarkisme dan provokasi yang dilakukan oknum mahasiswa yang mengatasnamakan kegelisahan masyarakat jelas mencoreng demokrasi.
BEM PERSATUAN INDONESIA mengakui kekecewaan masyarakat atas program pemerintah seperti MBG perlu disuarakan.
 |
| Mahasiswa melakukan aksi hingga malam hari di DPR RI untuk menuntut program MBG dihentikan |
- Mendesak Pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi secara omprehensif dan terukur terhadap kinerja setiap lembaga negara, terutama lembaga - lembaga yang dimandatkan untuk melaksanakan program strategis pemerintah serta mengkaji kembali Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah-Putih. Pelaksanaan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
- Mengecam keras insiden persekusi ruang-ruang diskusi karena tidak sesuai dengan rinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dianut oleh mahasiswa dan civitas kademika. Kampus adalah tempat argumen mengalahkan amarah, nalar menundukkan mosi, dan perbedaan pandangan diselesaikan dengan debat, bukan dengan kekerasan.
- Menagih pernyataan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta pejabat publik lainnya untuk senantiasa hadir di tengah-tengah forum diskusi dengan mahasiswa dan jaringan akademisi. Serta mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan mahasiswa untuk menjadikan majelis dialog ini sebagai titik balik demokrasi, bahwa rakyat dan pemerintah tidak boleh ada jarak, bisa duduk setara dalam satu meja untuk kepentingan rakyat.
- Meminta pemerintah untuk menjamin stabilitas harga BBM bersubsidi dan memastikan lokasi subsidi tepat sasaran serta mengambil langkah-langkah startegis lainnya untuk enjaga daya beli masyarakat, memulihkan kepercayaan investor terhadap fundamental konomi Indonesia, hingga menjaga stabilitas ekonomi nasional. ***
