Prabowo Turun Langsung Tangani Karhutla, Menhut Tak Menampakkan Diri, Sinyal akan Diganti?

Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu 22 Agustus 2026 (Bakom RI)

Kasus kebakaran hutan (Karhuta) mulai marak di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan. Hal itu memaksa Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lokasi untuk memimpin penanganan kasus tersebut. Anehnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sama sekali tidak tampak mendampinginya.

Prabowo telah dua kali memimpin rapat utama dalam rangka penanganan kebakaran hutan itu. Menhut Raja Juli juga sama sekali tidak pernah ikut dalam rapat tersebut. Padahal masalah Karhutla adalah agenda penting yang harus ditangani Kementerian Kehutanan.

Prabowo sebelumnya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026), sebelum melanjutkan kunjungan ke Riau pada Senin (24/8/2026).

Dalam rangkaian tersebut, Presiden menggelar rapat bersama pejabat pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta lembaga terkait. Dalam rapat di Kalimantan Barat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut sejumlah pejabat pusat dan daerah yang hadir.

Daftar itu mencakup delapan pimpinan kementerian/lembaga pusat dan 10 pimpinan pemerintah daerah, termasuk gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, dan BPBD.

Nama Menteri Kehutanan sama sekali tidak ada tercantum dalam daftar peserta rapat. Ketidakhadiran Raja Juli juga terlihat dalam rapat lanjutan di Kalimantan Tengah. Pertemuan berlangsung di Posko Aju Penanganan Karhutla di kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.

"Setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat, di sini di Posko Aju, Kalimantan Tengah, Palangka Raya, telah hadir beberapa menteri, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalimantan Tengah," kata Seskab Teddy saat membuka rapat.

Padahal dalam urusan karhutla, Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan hutan. Anehnya, Raja Juli kembali tidak disebut dalam daftar pejabat yang hadir pada rapat tersebut.

Dalam dua rapat soal Karhuta itu, Prabowo mengambil sejumlah keputusan operasional untuk memperkuat penanganan kebakaran. Pemerintah menambah peralatan dan personel, termasuk helikopter untuk operasi water bombing serta pompa air dan pompa untuk sumur bor.

"Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk water bombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, juga penambahan personel," kata Teddy.

Selain mempercepat pemadaman, Prabowo juga meminta pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum. Ia menginstruksikan aparat menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi yang memerintahkan pembakaran lahan.

Jika terbukti bersalah, izin perusahaan diminta dicabut. Setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan di Kalimantan, Prabowo melanjutkan pengecekan penanganan karhutla di Sumatera.

Riau menjadi lokasi awal kunjungan, dengan perhatian pemerintah kemudian mencakup Jambi dan Sumatera Selatan. Di Posko Aju, Pekanbaru, Prabowo kembali memimpin rapat penanganan karhutla.

Dalam rapat itu, sejumlah pejabat utama mendampingi Presiden, antara lain Seskab Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Muhammad Herindra.

Nama Raja Juli Antoni kembali tidak tercantum dalam daftar pejabat yang disebut hadir dalam rapat tersebut.

Hingga rangkaian penanganan karhutla Presiden di Kalimantan dan Sumatera itu, belum ada keterangan dalam rilis tersebut mengenai alasan Menteri Kehutanan tidak tampak dalam dua rapat utama yang dipimpin Prabowo.

Menhut yang Tak Paham soal Hutan

Ketidakhadiran Raja Juli dalam menangani Karhutla itu mengundang tanya dari sejumlah anggota DPR RI.  Ia dianggap sama sekali tidak paham dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Menteri Kehutanan. Tak heran jika suara menuntut Raja Juli mundur dari cabinet mulai merebak. 

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sama sekali tidak terlihat saat presiden terjun langsung menangani kebakaran hutan

Tak heran jika anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita meminta Raja Juli bersikap ksatria dan segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait ketidakmampuannya dalam mengendalikan Karhutla di Indonesia.

Ini adalah kali kedua Raja Juli didesak melepaskan jabatannya sebagai Menhut. Sebelumnya ia juga dituntut mundur imbas bencana banjir yang terjadi di Sumatra pada akhir 2025 silam karena dinilai tidak paham kehutanan dan tidak mampu menangani bencana banjir di Sumatera.

Prabowo kabarnya sudah sangat kesal dengan kinerja Raja Juli ini. Apalagi namanya sudah dikaitkan dengan kasus korupsi yang ditangani KPK. Tak mengejutkan jika nama Raja Juli disebut-sebut sebagai Menteri yang akan diresufle.

Dikutip dari Wikipedia, , Raja Juli Antoni merupakan politisi muda kelahiran Pekanbaru, 13 Juli 1977. Saat ini, ia menduduki jabatan struktural di Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni sebagai  Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Adapun ketua Dewan Pembina partai dipegang oleh Jokowi.

Raja Juli merupakan alumni  IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2001. Ia melanjutkan studi magister di Bradford University, Inggris, melalui beasiswa Chevening Award. Gelar doktoral didapatkannya dari Queensland University, Australia.

Raja Juli Antoni juga dikenal sebagai salah satu pendiri dari Maarif Institute. Ia kemudian dipercaya sebagai Direktur Eksekutif di lembaga tersebut. Pada tahun 2009, ia menjadi calon anggota DPR RI dari PDIP. Namun, ia belum terpilih.

Raja Juli termasuk salah seorang pendiri  PSI yang sangat dekat dengan Jokowi. Naiknya Raja Juli sebagai Menteri juga atas rekomendasi Jokowi kepada Prabowo. ***