Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhuta) yang belakangan ini marak melanda kawasan hutan Sumatera dan kalimantan jelas merupakan perbuatan disengaja. Ada korporasi besar yang bermain di balik pembakaran hutan itu. Hutan dikabar agar lebih mudah dikonversi menjadi lahan perkebunan. Cara pembakaran lebih cepat, efisien, murah dan bahkan membuat lahan lebih subur.
Perusahaan bisa menghemat triliunan rupiah dengan cara membakar hutan ketimbang melakukan pembersihan lahan secara manual.
Teori ini menunjukkan kebakaran hutan adalah konspirasi busuk yang dilakukan perusahaan besar. Mereka bermain dengan aparat tertentu untuk melakukan pembakaran itu. Bahkan bermain dengan pejabat negara.
Salah satu yang pernah bermain dalam konspirasi pembakaran hutan ini adalah Joko Widodo saat menjabat sebagai presiden. Tudingan ini tidak main-main, sebab yang menyuarakanya adalah analis sosial-politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.
Ubedillah mengaku punya data dan alibi tentang permainan itu.
Ubedilah Badrun menyebut kalau keluarga Jokowi terlibat bermain dengan Sinar Mas dalam memanipulasi kasus pembakaran hutan yang terjadi di masa pemerintahannya.
Hal itu disampaikan Ubedillah dalam podcastnya bersama eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang dikutip kajianberita.com Senin (26/10/2026).
Pada kesempatan itu, Ubedilah memaparkan sejumlah peristiwa yang menurutnya perlu ditelusuri. Mulai dari hubungan bisnis Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, putra Jokowi dengan anak petinggi Sinar Mas.
Ubedilah menjelaskan, ia pernah melapor ke KPK berkaitan dengan transaksi bisnis Kaesang dan Gibran dengan seorang anak dari Managing Director Sinar Mas pada 2022. Transaksinya memunculkan pertanyaan mengenai sumber pendanaan yang digunakan Kaesang dan Gibran, serta kedekatan antara keluarga Jokowi dengan keluarga petinggi perusahaan itu.
Ia kemudian mengaitkan sorotan tersebut dengan perkara karhutla yang melibatkan anak usaha Sinar Mas, yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH).
Pada 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menggugat PT BMH terkait pembakaran hutan di Sumatera. Saat ini KLHK menggugat perdata sebesar Rp7,9 triliun.
“Ternyata ada kasus sebelumnya perusahaan ini pernah melakukan pembakaran hutan di Sumatera. Lalu diperkarakan tuh oleh Kementerian lingkungan hidup. Tidak disangka, perusahaan itu kalah di pengadilan dan dihukum membayar denda Rp7,9 triliun kurang lebih akibat pembakaran hutan,” jelas dia.
Namun pada kenyataannya, Sinar Mas hanya membayar Rp76 miliar kepada negara, jauh lebih kecil dari putusan yang ditetapkan pengadilan. Mengapa bisa demikian?
Di sinilah campur tangan keluarga Jokowi ikut bermain. Bukan Jokowi yang tampil, tapi kedua anaknya, yakni Gibran dan Kaesang. Keduanya bermain bersama sejumlah pejabat tinggi untuk memberi keringanan secara ilegal kepada Sinar Mas.
Sebagai konsekuensinya, Gibran dan Kaesang menjalin kerjasama bisnis dengan Sinar Mas. Gibran, Kaesang dan salah seorang anak pengusaha Sinar Mas lantas mendirikan perusahaan bersama yang mendapat pendanaan jumbo dari perusahaan modal ventura. Kala itu, nilai yang menurut perhitungan Ubed mencapai lebih dari Rp100 miliar.
“Kita tanya-tanya, dan kemudian dengan itu mereka membeli banyak hal. Termasuk langkah Kaesang membeli saham yang hampir 100 miliar itu. 180 juta lembar saham itu,” ungkapnya.
 |
| Ubedillah Badrun |
"Bisnis gagal, tapi uang bertambah banyak, inikan aneh. Tapi akan terjawab dengan kasus kerjasama anak Jokowi dengan Sinar Mas akibat kasus pembakaran hutan itu," ujar Ubedillah. Dengan adanya kerjasama itu, Sinar Mas tidak lagi dibebani membayar ganti rugi Rp7,9 triliun sebagaimana ditetapkan pengadilan. Cukup memberi anak Jokowi uang Rp100 miliar, semua putusan itu sudah beres..!
Menurut Ubedilah, transaksi dan pendanaan yang diterima anak-anak Jokowi itu tentu saja menimbulkan pertanyaan, terutama mengenai asal-usul modal. Bagaimana mungkin anak presiden yang gagal dalam berbagai usaha, tapi bisa membeli saham hingga Rp100 miliar.
Hal itu yang mendorongnya untuk melakukan penelitian. Ubedillah mengaku mempelajari rangkaian peristiwa itu untuk mencari konteks yang menurutnya dapat menjelaskan hubungan antara kepentingan bisnis dan lingkungan kekuasaan.
“Setelah itu, setelah kemudian diberikan modal dari perusahaan ventura itu, Managing Director ini, kalau enggak salah 10 hari setelah itu ya, setelah ada transaksi uang masuk ke perusahaan anak presiden ini, Managing Director-nya diangkat menjadi duta besar,” tukasnya.
Ubedilah menilai kedekatan waktu antara transaksi bisnis dan pengangkatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian yang perlu dicermati. Tidak main-main, ia lantas mengadukan kasus ini ke Bareskrim Polri dan KPK.
Tapi apa mau dikata, semua pengaduan itu kandas dan tak pernah diproses. Polri bungkam, KPK pun tidak mau menindaklanjuti kasus itu.
Meski demikian, Ubedillah tidak pernah berhenti menyebarkan hasil temuannya itu. Dari kronologi ini, Ubedillah sangat yakin kalau perkara pembakaran hutan ada kaitannya dengan keluarga Jokowi, termasuk Gibran yang saat ini menjabat wakil presiden.
"Dari sini saya meyakini kalau kasus pembakaran hutan ini ada kaitannya dengan keluarga Jokowi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung," ujarnya.
Sekarang ini, perusahaan yang dibentuk Gibran, Kaesang, dan anak pemilik perusahaan Sinar Mas itu tidak lagi menunjukkan aktivitas bisnis yang kuat. Hal itu tidak mengherankan, sebab pembuatan perusahaan itu semata-mata untuk meringankan bebas denda yang harus dibayarkan Sinar Mas kepada negara.
Secara logika, memberi uang sebagai modal usaha Rp100 miliar kepada anak-anak Jokowi tentu lebih murah dibanding harus membayar denda Rp7,9 triliun kepada negara. Penyerahan sudah dilakukan, maka semua beres. Adapun langkah pendirian perusahaan itu hanya formalitas saja.
“Terbukti, sekarang sih perusahaan yang mereka dirikan itu hidup segan mati tak mau. Malah ada yang bangkrut ya,” bebernya.
Tuduhan permainan uang antara anak-anak Jokowi dengan pihak konglomerat ini sebenarnya sudah pernah dipaparkan mantan penasihat KPK 2005-2013, Abdullah Hehamahua. Bahkan lebih detail lagi, karena Abdullah juga menjelaskan bagaimana transaksi penyerahan uang itu dilakukan di Singapura.
Namun lagi-lagi kasus ini hanya dipendam KPK dan Bareskrim. Dengan terjadinya pergantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo ke Suyudi Ario Seto diharapkan kasus ini bisa dibongkar kembali. **
