Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis temuan survei terbaru terkait kepuasan masyarakat terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan tren penurunan drastis di mana tingkat ketidakpuasan publik kini jauh lebih mendominasi dibandingkan mereka yang merasa puas.
Berdasarkan hasil survei SMRC yang dilakukan pada periode 1–10 Oktober 2026, kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi hanya mencapai 39,7 persen atau sekitar 40. Sebaliknya, mayoritas publik atau sebanyak 56,5 persen menyatakan rasa tidak puas dengan jalannya demokrasi saat ini.
"Mayoritas publik sekarang ini di Oktober 2026, dua tahun Presiden Prabowo, merasakan mereka tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi. Mayoritas, 56 persen," kata Pendiri SMRC Saiful Mujani dalam pemaparan surveinya, dikutip Kamis, 15 Oktober.
Grafik tren survei memperlihatkan penurunan tajam kepuasan demokrasi dalam kurun waktu sekitar dua tahun. Pada survei Februari 2024, tingkat kepuasan publik masih berada di angka tinggi, yakni mencapai 74 persen, dengan tingkat ketidakpuasan hanya berkisar 24 persen.
Saiful memaparkan bahwa tren ini menjadi catatan rekor terendah sejak era pemilihan presiden secara langsung dimulai pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Oktober 2004.
"Ketidakpuasan ini berhubungan dengan menurunnya kepuasan pada kinerja presiden, dengan kondisi sosial-ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang secara umum dinilai negatif oleh publik," ucap Saiful.
Sebagai informasi, survei nasional SMRC ini dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026 dengan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki hak pilih (berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah).
Populasi dibagi menjadi dua kelompok (subpopulasi). Pada subpopulasi pemilik handphone, sampel sebanyak 1013 orang dipilih secara acak dengan metode double sampling dan responden diwawancara lewat telepon.
Sementara pada subpopulasi yang tidak punya handphone, sampel sebanyak 200 orang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling dan responden diwawancara secara tatap muka.
Total sampel yang diwawancara sebanyak 1213 responden. Margin of error survei diperkirakan +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.
Salah satu pemicu anjloknya tingkat kepuasan masyarakat itu adalah karena terbongkarnya manipulasi ijazah Gibran yang dibeberkan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Akhirnya terungkap kalau Gibran tidak punya ijazah SMA dan terbukti maju pada Pilpres 2024 dengan cara manipulatif.
Hal itu tentu tidak bisa dilepaskan dari kejahatan demokrasi yang membuat masyarakat sangat kecewa. Apalagi terbukti kemampuan Gibran jauh di bawah standar. Ia sangat tidak cakap dalam komunikasi, dalam leadership dan dalam membangun hubungan. Anak ini lebih banyak berperan seperti boneka dalam pemerintahan.
Keberadaan Gibran sebagai pendamping Prabowo turut membuat kepercayaan publik semakin rendah terhadap Pemerintahan saat ini. Oleh karena itu Prabowo diminta bersikap tegas terkait latar belakang pendidikan Gibran yang tidak. Sebaiknya Gibran didorong untuk mundur dan kembali ke pelukan ayahnya. ***
