 |
| Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) |
Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat akan segera berakhir tahun ini. Karena itu, pada 24-25 Februari ini, Demokrat akan menggelar kongres untuk menentukan pemimpin baru.
Hasilnya sudah bisa ditebak, AHY bakal dipilih secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2025-2030. Terbukti, saat ini dukungan bagi AHY terus mengalir. Tak ada satu pun figur yang berani muncul untuk maju sebagai kandidat ketua selain AHY.
Hampir semua DPD se- Indonesia telah menyatakan dukungannya kepada AHY untuk memimpin kembali partai itu.
"Kami memohon dukungan dan doa kepada semua pihak, semoga kantor kami segera jadi dan bisa menjadi rumah aspirasi bagi warga Jawa Barat," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Soedjarwo, saat memimpin ikrar dukungan dalam acara Pemancangan Tiang Pertama Gedung Kantor DPD Partai Demokrat Jawa Barat di Bandung, Sabtu (8/2/2025) kemarin.
AHY sendiri menegaskan bahwa situasi di internal Demokrat saat ini solid. Meskipun sebelumnya Demokrat pernah menghadapi intervensi eksternal yang mencoba memecah soliditas parpol, lewat kongres tandingan.
"Tidak ada persiapan secara khusus, Insya Allah kami semua solid," ujarnya. "Kami semua sudah mengalami hal-hal yang tentunya tidak mudah. Utamanya ancaman pemecahbelahan, apalagi itu dilakukan oleh oknum-oknum eksternal yang juga hanya memiliki agenda untuk personal atau untuk kelompoknya," imbuh AHY.
Dalam kesempatan itu, AHY juga memastikan bahwa Partai Demokrat tidak akan mudah terpengaruh oleh berbagai manuver politik yang bertujuan merusak persatuan internal partai.
"Nah kami tentu tidak akan kalah, tidak akan mau kalah untuk menghadapi yang begitu-begitu," tegasnya.
Kisah Moeldoko masa lalu
Sebagai diketahui, posisi AHY sebagai Ketua Umum Demokrat sempat digoyang lewat upaya pengambilalihan kepemimpinan partai melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Maret 2021. Gerakan ini melibatkan Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Moeldoko, dan sejumlah mantan kader Demokrat.
AHY pertama kali mengungkap adanya upaya kudeta ini pada 1 Februari 2021. Ia menyebut gerakan itu bertujuan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," kata AHY.
Sejumlah pimpinan Demokrat mengungkap bahwa Moeldoko secara langsung terlibat dalam upaya kudeta terhadap AHY.
"Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Namun, AHY menegaskan KLB itu tidak sah. "KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional," tegasnya.
Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun menolak permohonan pengesahan kepengurusan versi KLB. Keputusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun.
Terakhir, MA kembali menolak PK kubu Moeldoko pada 10 Agustus 2023. Keputusan ini menegaskan bahwa kepemimpinan AHY tetap sah
Yang terjadi sekarang, justru kubu Moeldoko dan pendukungnya tersingkir total. Moeldoko bahkan sama sekali tidak dilibatkan di jajaran Pemerintahan oleh Presiden Prabowo. Tak ada jabatan istimewa yang diberikan kepadanya. Sementara pada pendukungnya hanya bisa terdiam. Mereka semuanya tersingkir dari pentas politik.
Pengalaman pahit atas upaya pencurian partai yang dilakukan Moeldoko dan kawan-kawannya membuat Partai Demokrat semakin solid. Sebaliknya, Moeldoko justru telah berhasil mempermalukan dirinya sendiri di ruang publik. **
