Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka kasus korupsi proyek jalan
di wilayah Tapanuli bagian Selatan senilai Rp232,8 miliar. Ia pun langsung diinapkan
di ruang tahanan Gedung KPK di Jakarta. Penangkapan dan penahanan pejabat
kesayangan Bobby itu disambut gegap gempita jajaran pejabat Pemko Medan dan
Pemerintah provinsi Sumut.Gubernur Bobby Nasution akan dipanggil KPK terkait kasus korupsi yang dilakukan pejabat kesayangannya Topan Ginting
Tak mengherankan, sebab Topan adalah pejabat yang sangat Istimewa sehingga posisinya seakan lebih hebat dibanding pejabat senior lainnya. Kerjasama Topan dengan Bobby Nasution begitu exclusive sehingga tak seorang pun yang bisa mengusik hubungan mereka.
Kedekatan keduanya telah terjalin sejak Bobby masih menjabat walikota Medan sejak Februari 2021, kemudian menyusul lagi setelah menantu Jokowi itu menjabat gubernur Sumut sejak Februari 2025.
Topan Ginting sebenarnya masih tergolong pejabat muda. Pria tambun kelahiran 7 April 1983 ini merupakan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 2007. Dari segi usia, jelas Topan belum bisa dikatakan senior. Masih ada banyak pejabat lebih senior yang berpengalaman di atasnya.
Namun sejak Bobby menjabat sebagai walikota Medan, posisi Topan Ginting bagaikan anak emas yang tanpa saingan. Dari jabatan sebagai camat di Kecamatan Medan Tuntungan, Topan langsung diangkat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan sejak pertengahan 2021. Ia dipercaya mengelola sejumlah proyek besar bernilai ratusan miliaran.
“Tidak mungkin tidak, pasti ada permainan Topan Ginting dengan Bobby Nasution saat keduanya bertugas di Pemko Medan. Semua proyek dipercayakan kepada Topan Ginting. Tak mungkin Topan bermain sendiri,” kata salah seorang pejabat senior di Pemko Medan.
Begitu dekatnya hubungan Topan dan Bobby, sehingga tidak seorangpun pejabat senior di Pemko Medan yang berani memprotes mereka. Selain kedua sosok itu, ada satu lagi pejabat istimewa lainnya di Pemko Medan saat Bobby berkuasa di sana. Dia adalah Benny Sinomba Siregar.
Sosok yang satu ini sangat disegani karena ia adalah paman kandung Bobby Nasution. Tapi Benny hanya lebih banyak mengurus masalah pendapatan daerah sebelum ia dipindahkan sebagai Dinas Pendidikan.
“Dibanding Benny, tentu saja proyek yang ditangani Topan Ginting jauh lebib besar,” kata pejabat itu. Sepertinya Bobby lebih leluasa bekerjasama dengan Topan ketimbang dengan pamannya sendiri.
“Mungkin dia segan kalau berbicara soal proyek dan fulus dengan pamannya. Tapi kalau dengan Topan, Bobby bisa mengatur semuanya, Makanya Topan yang lebih banyak bermain menangani proyek” ujar pejabat itu.
Perlakuan istimewa Bobby kepada Topan dan Benny terlihat jelas dari jabatan yang diberikan kepada keduanya. Benny awalnya ditempatkan Bobby sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan, sebelum dipindahkan sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Benny sebenarnya sempat dipromisikan Bobby sebagai Plt Sekda Kota Medan tatkala Sekda sebelumnya, Wiriya Alrahman ditugaskan sebagai Pj Bupati Deli Serdang.
Namun keputusan itu mendapat sorotan secara nasional sehingga Bobby kemudian membatalkanya. Ia lantas mengalihkan jabatan Plt Sekda itu kepada Topan Ginting sehingga jadilah Topan sebagai pejabat Sekda termuda dalam sejarah Kota Medan.
Keputusan Bobby ini sempat mengundang keheranan di kalanngan pejabat Pemko Medan. Betapa tidak, ada banyak pejabat senior yang seharusnya lebih pantas duduk sebagai Plt Sekda. Tapi Bobby mengabaikan mereka.
“Ini menunjukkan betapa kerjasama Bobby dan Topan begitu sangat Istimewa,” tambah sumber tersebut.
Keistimaan itu semakin terlihat jelas tatkala Bobby bertugas sebagai Gubernur Sumut sejak Februari 2025. Bobby menarik Topan dari Pemko Medan untuk menduduki jabatan Kepala Dinas PUPR Provinsi. Tentu saja proyek yang dikelolanya lebih besar lagi karena menyangkut seluruh wilayah di Sumut.
Hadirnya Topan sebagai penguasa proyek di tingkat provinsi tentu saja memunculkan pertanyaan besar di kalangan pejabat senior Pemprovsu. Namun keheranan itu hanya bisa disampaikan dalam sepi. Hati bergemuruh, tapi mulut mereka terkunci.
Mereka takut menyampaikan protes sebab Bobby terkenal sebagai gubernur yang tidak punya hati. Ia sangat kejam dalam membuat keputusan. Yang tidak sejalan dengannya, pasti akan mendapat sanksi. Minimal dipindahkan ke posisi yang tidak bergengsi.
Tak heran jika Topan pun langsung menjelma menjadi pejabat Istimewa di Provinsi Sumut. Yang mengusik Topan sama saja dengan mengganggu Bobby. Topan bahkan dianggap lebih Istimewa ketimbang Wakil Gubernur, Surya.
Makanya, ketika Topan terkabar telah ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka korupsi, suasana gegap gempita juga terlihat di kalangan pejabat Provinsi Sumut.
“Biar dia rasain dulu hidup di penjara sana. Harusnya bosnya segera menyusul,” kata seorang pejabat yang bertugas di Inspektorat.
![]() |
Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting saat menunjukkan kepada Bobby Nasution peta proyek jalan di Tapanuli bagian selatan yang akan dikerjakan |
Duet kompak antara Topan Ginting dan Bobby Nasution dalam menangani proyek sebenarnya sudah terlihat sejak keduanya masih sama-sama bertugas di Pemko Medan. Saat Topan menjabat Kepala dinas PU di sana, sudah ada sejumlah proyek yang menjadi sorotan, seperti Pengerjaan proyek lampu pocong yang gagal dan pembangunan drainase dan proyek Kabel Tanam Pemko Medan.
Lalu ada pula sejumlah proyek yang terbengkalai, seperti pembangunan Islamic Center, pembangunan Stadion Teladan dan lainnya.
Tapi kala itu, Joko Widodo alias Jokowi masih menjabat sebagai presiden sehingga tidak ada satupun lembaga hukum yang berani mengusik permainan proyek itu.
Bukan rahasia lagi, di masa kepemimpinan Jokowi, KPK, Polri dan Kejaksaan bagaikan milik keluarga genk Solo. Lembaga ini seakan kerbau dicucuk hidung di mata keluarga Solo. Tak satupun dari mereka yang berani mengusik kasus-kasus yang melibatkan anak dan menantu Jokowi.
Tapi kini situasinya berbeda. Meski di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo, Jokowi masih dianggap berpengaruh, tapi belakangan pengaruh itu mulai luntur. Bahkan Pemerintah sepertinya memberi ruang kepada aparat hukum untuk mengusut kasus ijazah palsu Jokowi.
Berbagai manipulasi dan korupsi di masa Jokowi juga mulai dibongkat, termasuk permainan pada ‘ternak Jokowi’ yang ikut mem-back-up operasional judi online di Indonesia. Bisnis judi itu disebut-sebut bisa memberi keuntungan besar bagi pendukung Jokowi.
Dalam hal ini Budi Arie Setiadi, ketua Pro Jokowi sebagai permain utamanya. Saat ini Budi masih menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Namun banyak yang meyakini kalau tak lama lagi ia akan digeser karena bukti kejahatannya semakin terkuat di pengadilan.
Presiden Prabowo sendiri sudah menegaskan akan memberantas semua praktik korupsi di masa pemerintahannya. Ia pun sudah meminta KPK dan Kejaksaan agar lebih berani bertindak. Jangan pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus disikat.
Di sinilah posisi Bobby Nasution mulai tersudut. Wajar, sebab Bobby sudah berkali-kali diadukan ke KPK terkait korupsi yang dilakukannya.
Ia misalnnya, sudah diadukan dalam kasus penyelundupan nikel ke China yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Bobby juga sudah berkali-kali disebut di pengadilan korupsi karena terlibat permainan tambang di Maluku Utara.
Bahkan istrinya Kahiyang juga turut bermain. Pasangan suami
istri itu terbukti menguasai kawasan tambang nikel cukup luas di Maluku Utara
yang dinamakan Blok Medan. Pengusaaan itu pasti tidak terlepas dari KKN di tingkat
pusat. Semuat ahu, saat Jokowi masih berkuasa, kasus-kasus itu tidak pernah disentuh
KPK, meski dokumen pengaduan sudah cukup tebal.Demo menuntut pemeriksaan Bobby Nasution di KPK
Sekarang, situasinya mulai berubah. Posisi Jokowi semakin tersudut karena kasus ijazah palsu dan korupsi yang dilakukan sejumlah orang-orangnya di Pemerintahan. Sementara putra sulungnya Gibran terus mendapat caci maki di Pemerintahan karena ketidakmampuannya menjalan tugas sebagai wakil presiden.
Berkali-kali Gibran tampil memalukan di depan public. Ia pun dijuluki sebagai wakil presiden yang takut berdialog dengan mahasiswa. Adapun putra Jokowi lainnya, Kaesang, hanyalah seorang ketua di PSI, partai yang dianggap tidak terlalu berpengaruh.
Kembali ke Bobby, saat ini ia hanya tercatat sebagai kader biasa di Gerindra. Posisinya setiap saat bisa didepak karena ia tidak punya basis yang kuat di akar rumput.
Siapapun tahu bahwa Bobby adalah pejabat yang dikarbit dari pusat, bukan tampil mengukir prestasi dari bawah. Ia adalah pemimpin yang muncul ke ruang publik bermodalkan pernikahan dengan seorang putri presiden. Tanpa pernikahan itu, Bobby bukanlah siapa-siapa. Hanya secuil warga Sumut yang mengenalnya.
Maka itu, seiring melemahnya kekuasaan mertuanya, posisi Bobby di Pemerintahan juga mulai meredup. Di sinilah KPK mulai berani bertindak.
Tentu saja Bobby tidak langsung dijadikan sebagai sasaran utama. Pada tahap awal, anak buahnya yang lebih dahulu disosor KPK. Setelah itu, pengembangan kasus akan terus dilakukan sehingga bukan tidak mungkin Bobby juga akan menjadi sasaran tembak.
“Kita berharap peluru KPK bisa bergerak lebih cepat mengusut aliran uang dari Topan ke Bobby Nasution,” ujar seorang pejabat senior di Pemprovsu.
Harapan ini juga sejalan dengan rencana KPK yang akan bekerjasama dengan PPATK untuk mengusut aliran uang Rp 2 miliar yang telah masuk kepada jaringan Topan Ginting dalam proyek jalan senilai Rp231,8 miliar di Tapanuli bagian Selatan.
“Pokoknya kita akan usut semua aliran uang itu,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Juni.
Mengacu kepada tekad KPK ini, bukan tidak mungkin uang yang mengalir ke Bobby juga akan diusut tuntas. Malah kasus-kasus korupsi yang melibatkan Bobby selama ini, juga bisa dibongkar, termasuk kasus penyelundupan nikel yang nilainya sangat fantastis.
Makanya jangan heran kalau Bobby tidak akan bisa tidur nyenyak dalam beberapa pekan ini. Mungkin saja ia mulai aktif membersihkan berbagai berkas penting agar tidak ada dokumen yang bisa dijadikan sebagai bukti bagi tindakan korupsinya. Atau mungkin juga Bobby sedang membuat scenario agar kasus Topan jangan sampai berkembang menyentuh dirinya.
Apapun rencana itu, pengusutan kasus korupsi ini tetap akan berlanjut. Selagi Bobby resah, sejumlah pejabat senior di Pemko Medan dan Pemprovsu justru sedang bergembira ria.
Diam-diam mereka pasti menyambut operasi tangkap tangan KPK ini dengan senang hati. Harapannya, pemeriksaan Bobby bisa dipercepat…!***