Ragam Cara Penguasa Mempertahankan Program MBG: Massa Disewa, Mahasiswa Dibayar, Kampus Dicatut

Aksi akal sehat yang meminta program Makan bergizi Gratis dihentikan.

Ada-ada saja cara penguasa merekayasa kasus sehingga seolah-olah program busuk yang sia-sia, yakni Makan Bergizi Gratis, mendapat dukungan luas dari public. Untuk mendapatkan dukungan itu, penguasa lantas membayar aktivis untuk bersuara mendukung MBG. Mereka juga menyewa massa guna menyemarakkan aksi pro MBG, dan nama kampus dicatut atas nama Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk menyerang mereka yang menolak program ini.

Permainan itu sungguh sangat busuk. Tapi itulah cara kalut para penguasa untuk mempertahankan proyek berlimpah uang tersebut. 

Penguasa yang dimaksud adalah mereka yang pro program MBG. Tentu saja Prabowo dan Gibran ada di belakang kelompok ini. Sedangkan pihak yang mendapat proyek  pengelolaan dapur adalah para politisi, anggota TNI/Polri, yayasan agama pro pemerintah, pengusaha yang dekat dengan penguasa, dan kelompok yang siap membela pemerintah meski Tindakan mereka jelas sangat bodoh. 

Nahdlatul Ulama (NU) hanya diam terhadap kasus ini, sebab jangan heran, organisasi agama bermuka dua itu mendapat hak mengelola hampir 1000 dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia. NU adalah bagian dari organisasi busuk itu. Parahnya lagi, mereka menjual agama untuk proyek itu.

Tidak butuh kecerdasan tinggi untuk menilai kebusukan program MBG tersebut.  Orang bodoh sekalipun tahu kalau program itu sia-sia. Hanya ajang untuk menguras uang negara. Bahkan anak sekaloh sendiripun tidak merasa  butuh makan siang gratis.

Yang dibutuhkan adalah  akses yang mudah untuk menjangkau sekolah, pendidikan gratis, kualitas Pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Bukan soal urusan perut yang memakan anggaran hingga Rp270 triliun per tahun. Gila.

Makanya anak kecil pun tahu kalau program itu sia-sia. Program busuk MBG hanya untuk kepentingan orang-orang busuk. Makanya orang busuk ini yang melakukan berbagai cara untuk mempertahankan program ini sebab ada uang berlimpah yang mengalir di sana.

Lihat saja Ketika manusia busuk itu mengorganisir aksi  ratusan perempuan berpakaian putih dan berkerudung merah yang berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Mereka membawa setangkai mawar, panci, saringan mi, dan timpah berlapis cat merah putih.

Di atas mobil komando, orasi mengalir tentang pentingnya program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak Indonesia. Di antara kerumunan itu, seorang peserta perempuan dari Pisangan Timur, Jakarta Timur, menjawab pertanyaan wartawan dengan jujur dan tanpa beban.

Ia mengatakan mendapat uang saku seratus ribu rupiah, roti, susu, buah, dan satu wajan baru yang dibagi cuma-cuma di lokasi.

“Ya, benar, saya dibayar untuk ikut aksi ini. Lumayan Rp100 ribu per hari, dapat wajan gratis pula,” kata wanita itu dengan gamblang.

Pada hari yang sama, beredar pula kabar tentang Muhammad Abdimaludin alias Abdi, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno yang mengaku menerima uang Rp20 juta usai bertemu dengan Gibran Rakabuming di istana wakil presiden.

Tadinya Abdi dan Kawan-kawannya melakukan aksi memprotes progam MBG di depan istana wakil presiden. Gibran yang sedang berada di kantornya lantas menerima delegasi mahasiswa itu. Usai pertemuan, mahasiswa itu diberi uang Rp20 juta yang diberikan seorang polisi. Sangat diyakini, pemberian uang itu atas perintah dari Gibran.

Usai pertemuan itu,  sikap Abdi dan kawan-kawannya lansung melunak. Mereka tidak lagi protes soal MBG. Sementara uang yang ia terima telah dibagi-bagikan kepada Kawan-kawannya. Uang Rp20 juta itu kabarnya masih 20 persen. Akan ada uang susulan lainnya kalau mahasiswa itu mau menghentikan aksi dan berpihak kepada MBG.

Belakangan traksaksi uang itu akhirnya terbongkar di ruang public. Abdi langsung disidang di kampusnya.  Di depan teman-temannya, Abdi tidak berkelit.

“Saya ngaku salah dan mohon maaf pada kalian semua,” katanya. Abdi dan kelompok mahasiwa yang bertemu Gibran pada hari itu langsung mendapat sanksi scorsing dari kampus. Mampus kalian. Dasar mahasiswa tak tahu malu!

Sebelum skandal itu meledak, modus manipulasi lain sudah lebih dulu dijalankan dengan cara berbeda. Pada 16 Juni 2026, kelompok yang menamakan diri BEM Bersatu menggelar konferensi pers di Jakarta Timur. Juru bicaranya, Rahmat Djimbula, tampil di depan kamera mengklaim gerakan mahasiswa yang sedang marak kehilangan arah, minim kajian, dan lemah argumentasi. 

Aksi kelompok pro MBG, mereka ingin mempertahankan program karena proyek dan uang

BEM Bersatu bahkan menyebut nama mantan petinggi militer sebagai sosok yang diduga berada di belakang aksi-aksi kritis tersebut. Mereka tampaknya sedang menggiring opini publik dengan narasi gerakan mahasiswa tidak otentik, ditunggangi kepentingan politik, dan karenanya tidak perlu didengar.

Yang mencengangkan adalah kenyataan yang terbongkar tak lama setelah konferensi pers itu berakhir. Satu per satu BEM dari berbagai perguruan tinggi yang namanya tercantum dalam daftar hadir BEM Bersatu mengeluarkan klarifikasi resmi bahwa mereka tidak pernah terlibat, tidak pernah memberi mandat, dan tidak mengenal perwakilan yang mengatasnamakan mereka.

BEM Fakultas Teknik Industri Universitas Bina Sarana Informatika, misalnya, secara tegas menyatakan tidak memiliki pengurus bernama Ahmad sebagaimana disebut dalam pemberitaan. BEM Bersatu, dengan kata lain, adalah gerakan yang direkayasa di atas nama-nama yang dipinjam tanpa izin.

Cara Busuk Penguasa demi Proyek MBG

Tiga peristiwa ini, yakni emak-emak yang aksi karena dibayar dan mendapat wajan, ketua BEM yang mengaku terima uang dari aparat, dan BEM Bersatu dengan mandat palsu tersebut, terjadi dalam rentang satu minggu dan membentuk sebuah gambaran yang tidak bisa diabaikan.

Ketiganya adalah wajah dari fenomena yang sesungguhnya bukan baru dalam perpolitikan Indonesia, yakni penggunaan uang dan rekayasa identitas untuk mengelola ekspresi publik.

Gerakan pertama untuk menciptakan dukungan yang tampak masif dan spontan. Kedua untuk meredakan perlawanan sebelum sempat membesar. Ketiga untuk mendiskreditkan gerakan kritis dengan kostum mahasiswa yang dipinjam tanpa izin.

Dalam demokrasi yang sehat, aksi jalanan adalah salah satu mekanisme paling jujur untuk mengukur kehendak rakyat. Asumsi dasar itu adalah hadirnya individu yang turun karena pilihan dan keyakinannya sendiri.

Ketika asumsi dasar itu diruntuhkan, bukan oleh tuduhan dari pihak lawan, tapi oleh pengakuan para pelakunya sendiri dan langsung diklarifikasi oleh kampus-kampus yang namanya dicatut, maka rusaknya gerakan murni mahasiswa tentu tidak hanya satu aksi atau satu organisasi.

Lebih dari itu, yang rusak adalah kepercayaan publik terhadap seluruh ruang ekspresi sipil.

Analisis Vedi Hadiz tentang predatory politics di Indonesia pasca-Reformasi mengingatkan kita bahwa ruang masyarakat sipil yang seharusnya independen kerap disusupi proksi kepentingan elite yang tampil sebagai gerakan rakyat, tapi berfungsi menjaga status quo.

BEM Bersatu adalah ilustrasi sempurna dari analisis itu. Karena ia bukan organisasi mahasiswa yang tumbuh dari pergolakan kampus, tapi entitas yang muncul tiba-tiba, mengklaim representasi, dan berfungsi memecah kohesi gerakan kritis.

Lebih jauh, ada sesuatu yang lebih berbahaya dari praktik prostitusi demokrasi ini adalah normalisasinya. Karena ia selalu membayangi setiap gerakan mahasiswa maupun kelompok sipil.

Ketika uang saku seratus ribu rupiah diterima di depan kamera tanpa rasa bersalah, nama-nama kampus dicatut, dan ketika pengakuan menerima uang dari aparat hanya menghasilkan permohonan maaf tanpa konsekuensi hukum yang tegas, maka masyarakat secara perlahan belajar bahwa begitulah cara demokrasi bekerja di negara ini. 

Mereka tanpa malu membela MBG, program yang tak punya makna

Masyarakat kemudian diberi pengertian yang paling getir bahwa, ruang kritis lahir bukan dengan keyakinan, melainkan dengan kalkulasi. Demokrasi hadir bukan dengan argumentasi, tapi dengan amplop dan mandat palsu. 

Ketika partisipasi itu dikondisikan oleh imbalan material atau direkayasa oleh identitas yang dipalsukan, maka yang hadir bukan warga yang berdaulat, melainkan massa yang disewa dan nama yang dipinjam.

Keduanya tidak memberikan legitimasi apa pun kepada siapa pun. Sebab, keduanya itu hanya menciptakan ilusi kehendak rakyat di atas panggung yang sudah direkayasa.

Padahal, demokrasi Indonesia sejatinya membutuhkan aksi yang lahir dari kesadaran, bukan dari wajan gratis dan amplop aparat. Ia membutuhkan aliansi yang berdiri di atas narasi kritis yang lahir dari kemurnian atas keresahan dan kegelisahan kolektif menyoal realitas pelik masyarakat, bukan nama yang dicatut dari daftar kampus yang tidak pernah diajak bicara. Dan suara, pun narasi kritis yang jernih itu tidak bisa dibeli, bahkan ketika tawaran itu datang dengan cara yang paling halus.

Begitulah cara-cara busuk yang dilakukan penguasa untuk menguras uang negara. Atas nama rakyat dan pendidikan yang buruk, mereka menghadirkan program busuk sehingga kondisi negara semakin terpuruk. Hanya orang dungu yang diam terhadap kasus ini. Penguasa busuk semestinya harus diturunkan. ***