 |
| Bobby Nasution bergembira ria menyambut kehadiran peserta aksi massa pro MBG di halaman kantor Gubernur Sumut pada Jumat (19/6/2026) |
Sejumlah kelompok yang mengaku akademisi, ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat di Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Umumnya mereka ini adalah kelompok yang berafiliasi dengan partai penguasa, mantan tim sukses Bobby Nasution, dan kelompok yang tunduk dengan partai dan politisi.
Mereka semua bersatu untuk menampilkan sosok independen yang seolah-olah menyuarakan kepentingan rakyat, tapi pada dasarnya ingin memberi dukungan kepada program Prabowo-Gibran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga hilirisasi sumber daya alam.
Menurut kelompok itu, semua program tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat dan perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
Misalnya ada sosok yang mengaku akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut), Iwan Nasution, yang mengatakan bahwa salah satu program yang mendapat perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan positif karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Ia pun mengarang-ngarang cerita yang tidak jelas sumbernya alias fiktif. Iwan mengatakan bahwa uang untuk program MBG itu diperoleh Prabowo dari upanya mengumpulkan para pengusaha sawit yang menunggak pajak.
“Dari pajak para pengusaha sawit itulah diperoleh dana yang kemudian disalurkan untuk MBG," ujar Iwan dalam acara Temu Tokoh, Dialog dan Sikap Moral Menjaga Persatuan Bangsa di Medan, Jumat 19 Juni.
Tidak jelas dari mana Iwan mendapatkan data tersebut. Padahal semua tahu, anggaran untuk program MBG yang mencapai ratusan triliun berasal dari APBN.
Benar bahwa sebagian dari dana APBN berasal dari pajak rakyat, tapi tidak disebutkan bahwa ada pajak spesifik dari pengusaha sawit yang khusus dialokasikan untuk MBG.
Jelas ini sangat ngawur, tapi begilah kalau penjilat sudah berkumpul. Apa saja karangan bebas yang mereka ciptakan demi membuat pemerintah yang dipujanya senang. Yang penting cuan tetap mengalir.
Iwan menilai program MBG merupakan kebijakan yang baik, meski pelaksanaannya tetap perlu mendapatkan pengawasan dari masyarakat.
"Program ini baik. Bahwa kemudian bagaimana jalannya di lapangan, kita-lah yang bersama mengawasi," katanya.
Iwan menilai, program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat juga bernilai baik. Alasannya, program ini ditujukan langsung terhadap masyarakat kecil. Di mata Iwan, semua program Prabowo-Gibran sangat baik. Yang tidak baik adalah mereka yang mengkritisi program itu.
Senada dengan Iwan, ada pula sosok yang mengaku mantan tokoh aktivis 98, Ikhyar Harahap yang mengatakan bahwa sudah seharusnya tugas sejarah gerakan mahasiswa itu mendukung, mengawal dan mensukseskan program pemerintah yang berorientasi kerakyatan.
Ikhyar Harahap adalah sosok yang selama ini aktif dalam barisan tim sukses Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dan 2024. Agar gerakannya mendukung program MBG dikatakan murni sebagai gerakan rakyat, lantas ia membawa nama aktivis 98 dalam aksi dukungan itu.
"Program MBG, Koperasi merah putih, pemberantasan Korupsi serta hilirisasi SDA yang sedang dijalankan oleh pemerintahan oleh Presiden Prabowo merupakan amanat UU dan menguntungkan rakyat kecil, tugas sejarah gerakan mahasiswa justru harus mendorong, mengawal dan mensukseskan program kerakyatan tersebut," ucap Ikhyar
"Hal ini jarang terjadi dalam fase sejarah Indonesia bahwa tugas pemerintah dan tugas sejarah gerakan mahasiswa bisa bersinergi," jelasnya
Sementara Akademisi Universitas Medan Area (UMA), Ara Auza, menyebut program pemerintah tersebut bukan hanya dinilai baik, tetapi mulia karena memiliki nilai kemanusiaan."Bukan hanya baik, tapi juga mulia. Karena memberi makan orang itu adalah tindakan yang mulia," kata Ara.
Ara juga menanggapi adanya kritik maupun aspirasi dari mahasiswa terkait pelaksanaan program pemerintah. Ia menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan.
Tidak ketinggalan perwakilan BKPRMI Sumut, Syafrizal Harahap, yang tampil mengatakan bahwa program Presiden Prabowo Subianto berdampak langsung kepada masyarakat. Syafrizal mengapresiasi berdirinya Kementerian Haji dan Umrah yang membuat pelaksanaan haji tahun 2026 ini jauh lebih baik.
"Bisa ditanya dengan yang berangkat haji. Sekarang banyak perubahan, fasilitas. Dan tidak lagi banyak yang meninggal dunia," tuturnya.
Para penjilat penguasa ini memang sengaja dikumpulkan untuk bersuara mendukung program MBG. Selain ada peran Gubernur Bobby Nasution, sejumlah anggota legislatif juga ikut bermain mengumpulkan para penjilat itu. Bisa dipahami, sebab ada banyak dapur MBG di Sumut yang ditangani anggota legislatif dan kroninya.
Yang terbanyak adalah dapur milik politisi Gerindra dan Golkar. Jadi jangan heran jika mereka ini sangat berkepentingan mendukung keberlanjutan progam MBG.
Kelompok ini juga yang disebut-sebut bermain mengorganisir aksi massa yang berlangsung di halaman kantor gubernur Sumut pada Jumat sore (19/6/2026). Massa peserta aksi itu umumnya adalah pekerja dapur MBG yang diminta untuk terlibat melakukan aksi demi kelanjutan pekerjaan mereka.
Mulanya para peserta aksi diminta berkumpul di belakang kantor gubernur Sumut ( di halaman bekas Medan Club) untuk mendapat breafing dari coordinator. Setelah jumlah mereka cukup banyak, lalu mereka berjalan serentak ke halaman kantor gubernur, karena di sana sudah ada Gubernur Bobby Nasution yang siap mengambut kedatangan mereka.
Pada akhirnya muncullah drama yang mengatakan seolah-olah peserta aksi itu menyamnpaikan suara rakyat yang membutuhkan keberlanjutan program MBG. Padahal semua itu rekayasa dari Bobby, para anggota legislatif, tim sukses dan politisi yang mendapat keuntungan dari progam MBG. ***
