-->

Siapa Koruptor di Balik Aksi Indonesia Gelap? Polri dan Kejagung harus Membuktikan!

Sebarkan:

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan mengejutkan tentang aksi mahasiswa  dan koalisi masyarakat sipil bertajuk “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu.  Prabowo menyebut ada koruptor di balik gerakan demonstrasi itu.

Prabowo menyatakan, "Rakyat Indonesia menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa yang tidak benar. Memang ada usaha tadi memiliki teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pinter, berperan sebagai pemimpin, tetapi yang disebarkan adalah pesimisme," kata Prabowo dalam sambutannya di Kongres Partai Soldaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).

Selanjutnya Prabowo mengatakan,  "Indonesia gelap, kabur aja deh. Kabur aja lu. Emang gampang lu di situ, di luar negeri? Di mana lu? Lu dikejar-kejar di situ lu," lalu Prabowo menyatakan, "Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin."

Prabowo kemudian menyebut para koruptor merupakan aktor di balik gerakan tersebut. Ia menegaskan Indonesia tidak gelap, melainkan cerah dan memiliki kekayaan besar.

"Ya, koruptor-koruptor itu yang membiayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa, tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak," ujar Prabowo.

Belum lama berselang, pada puncak aksi BEM Se-Indonesia yang  bertajuk ‘Indonesia Gelap’ berlangsung sebagai kelanjutan dari aksi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. BEM menyuarakan kekhawatiran serta kekecewaan terhadap kebijakan negara di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Situasi negara dinilai sudah “makin gelap” akibat kebijakan-kebijakan yang ada. Tuntutan BEM SI dalam aksi “Indonesia Gelap” saat itu adalah sebagai berikut:

  1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
  2. Tranparansi status pembangunan dan pajak rakyat
  3. Evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG)
  4. Tolak revisi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba
  5. Tolak dwifungsi TNI
  6. Sahkan RUU Perampasan Aset
  7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
  8. Tolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran HAM berat
  9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.

Membaca tuntutan aksi itu, maka pernyataan Presiden Prabowo tersebut menjadi tamparan di wajah mahasiswa dan kelompok Masyarakat sipil, sebab  Prabowo mengatakan gerakan demonstrasi tersebut rekayasa, dan dibiayai oleh pihak tertentu yang menginginkan Indonesia selalu gaduh.

Pernyataan terbuka Presiden Prabowo Subianto terhadap aksi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil sebagai rekayasa dan dibiayai oleh koruptor  tentu bukan semata- mata tuduhan. Presiden Prabowo sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara memiliki perangkat dalam mengumpulkan informasi sehingga mereka berani menyimpulkan kalau aksi yang digelar mahasiswa dan kelompok pro demokrasi itu dibiayai oleh para koruptor.

Jika pernyataan Presiden Prabowo benar, maka tidak ada lagi harapan bagi masa depan bangsa ini, sebab mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil sebagai benteng terakhir dalam melawan koruptor, ternyata sudah bekerjasama.

Tetapi jika tuduhan itu tidak benar, maka mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil harus menjadikan pernyataan presiden itu sebagai amunisi untuk menghabisi para koruptor. Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil harus segera bertemu dengan presiden untuk mengenali secara bersama para koruptor yang dituduh menginisiasi dan membiayai aksi bertajuk “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu tersebut.

Polri dan Kejaksaan Agung juga perlu merespon pernyataan  Presiden Prabowo yang telah menyebut para koruptor sebagai dalang dan donatur dari aksi bertajuk  ‘Indonesia Gelap’ dan tagar #KaburAjaDulu. Jika benar, Polri dan Kejagung harus bergerak cepat mengungkap dan menangkap para koruptor itu. Para koruptor yang dituduh membiayai aksi itu harus dicari  agar tidak selalu berlindung di balik ruang- ruang gelap.

Apakah ruang- ruang gelap para koruptor itu ada di tahanan KPK, Kejagung, Polri, atau sudah berada di lembaga pemasyarakatan? atau justru masih sedang berada di kantor- kantor pemerintahan? Ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak.

Sebab para koruptor seperti yang dituduhkan oleh Presiden Prabowo itu adalah setiap orang yang karena jabatan dan kewewenangannya (penyelenggara negara/ pemerintahan) melakukan tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.  Dengan kata lain, bukan tidak mungkin orang di dalam lingkaran Prabowo sendiri yang menjadi dalang aksi itu.

Sutrisno Pangaribuan

Presidium Kongres Rakyat Nasional ( Kornas )

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini