Sejak awal
Gubernur Bobby Nasution sudah berusaha menjalin hubungan mesra dengan keluarga
besar HKBP di Sumatera Utara, sebab ia paham betul kalau HKBP adalah organisasi agama yang cukup besar
di Sumut. Jumlah Jemaah organisasi ini disebut-sebut mencapai lebih dari 4
juta. Sudah tentu massa yang besar ini sangat seksi sebagai modal politik saat
berlangsung pesta demokrasi 2029 mendatang.
Aksi massa menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari di kantor Gubernur Sumut pada Senin 10 November 2025
Salah satu upaya Bobby mendekatkan diri dengan HKBP adalah menarik salah seorang tokoh HKBP Jakarta, yakni Togap Simangunsong sebagai Sekda Provinsi Sumatera Utara. Togap yang saat itu menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, langsung dilamar Bobby untuk duduk sebagai Sekda Sumut.
Sebelum mengajak Togap pindah, Bobby sudah menyampaikan kabar itu terlebih dahulu kepada Jemaah dan Ephorus HKBP dalam sebuah pertemuan di Tapanuli Utara.
Langkah Bobby itu tidak lain untuk mengajak jemaah HKBP berkenan untuk mendukungnya sebagai gubernur. Tentu saja Bobby berharap dukungan itu bakal terus berlanjut hingga Pilkada 2029 mendatang. BUkan rahasia lagi bahwa Bobby sangat bernafsu untuk menjabat gubernur dua periode.
Bobby sangat paham bahwa kekuatannya di partai politik belum bisa diandalkan. Meski terdaftar sebagai kader Gerindra, tapi ia bukanlah pengurus inti di partai itu. Apalagi ia tidak lagi bisa berharap banyak dari dukungan mertuanya Joko Widodo.
Kalaupun abang iparnya Gibran menjabat sebagai wakil presiden, tetap[ posisi itu tidak terlalu kuat. Malah Gibran sendiri masih terus dihujat di sana sini karena statusnya ‘anak haram’ konstitusi. Belakangan Gibran juga disorot karena dianggap hanya menyelesaikan Pendidikan sampai SD.
Sama halnya dengan Gibran, Bobby juga sangat bergantung kepada belas kasihan Prabowo Subianto. Kalau saja Prabowo tidak lagi memberi dukungan kepadanya, kekuatan Bobby di partai politik pasti akan sangat lemah. Ujung-ujungnya, ia terpaksa pindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin keluarga Jokowi.
Tapi harus diingat, kekuatan PSI masih belum terlalu matang di arus bawah. Oleh sebab itu Bobby harus berupaya mendekati ormas-ormas yang memiliki basis massa kuat di Sumut untuk memperkuat duikungan arus bawah.
HKBP adalah salah satunya. Ia berharap, basis massa HKBP yang selama ini banyak menyalurkan dukungan politik mereka kepada PDI Perjuangan, bisa berpindah kepada dirinya.
Awalnya
pendekatan ini berjalan mulus. Togap
Simangunsong yang dilantik sebagai Sekda Pemprovsu pada awal Juli 2025
cukup berhasil membangun komunikasi yang mulus antara Bobby dan tokoh HKBP. Namun masa jabatan Togap sebagai Sekda tidak
berlangsung lama, hanya sekitar empat bulan.
Seruan tutup PT TPL kian menggema
Sejak Oktober lalu ia sudah memasuki masa pensiun. Dengan demikian sosok yang menjembatani Bobby dengan HKBP tidak lagi ada. Di saat bersamaan, aksi protes terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang beroperasi di Kabupaten Toba semakin memanas. Basis massa HKBP telah bersepakat menuntut agar perusahaan penghasil pulp (bubur kertas) itu ditutup.
Alasannya klasik, PT TPL telah berkali-kali terlibat sengketa lahan dengan kelompok masyarakat adat di Kabupaten Toba dan Simalungun. Operasional perusahaan itu juga telah mencemari lingkungan sehingga membuat masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan menjadi korban.
PT TPL sendiri memang memiliki catatan hitam yang Panjang selama hadir di Kabupaten Toba. Awalnya perusahaan yang didirikan oleh konglomerat Sukanto Tanoto pada 26 April 1983 menggunakan nama PT Inti Indorayon Utama (IIU). Sejak berdiri, perusahaan itu telah bermasalah dengan masyarakat soal kepemilikan lahan dan pencemaran lingkungan.
Keberadaan PT IIU juga dituding berperan mencemari Danau Toba. Akibat saling tuding itu, berkali-kali terjadi bentrok antara masyarakat lokal dan petugas PT IIU. Ironisnya, aparat keamanan cenderung berpihak kepada perusahaan itu sehingga konflik melebar hingga masalah kekuasaan.
Seiring terjadinya gerakan reformasi pada 1998 di mana Pemerintah Orde baru kian terpuruk di sana-sini, dukungan aparat keamanan kepada PT IIU mulai berkurang. Takut mendapat imbas dari gerakan reformasi yang kian memanas, perusahaan ini akhirnya memutuskan tutup sejak 1998.
Pada penghujung tahun 2000, PT IIU hadir kembali dengan nama baru, yakni PT Toba Pulp Lestari. Nama baru ini diharapkan merefleksikan upaya perusahaan untuk membangun citra yang lebih ramah lingkungan. Salah satu tokoh yang memback-up kehadiran PT TPL ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun kenyataannya, perubahan nama itu tidak membuat konflik mereda. Konflik lahan dan pencemaran lingkungan kembali mencuat sejak PT TPL beroperasi sehingga aksi protes terhadap kehadiran perusahaan itu kembali menggema. Tidak jarang aksi protes itu berimbas kepada konflik kekerasan antara pekerja PT TPL dan Masyarakat local. Aparat keamanan lagi-lagi dituding berpihak kepada perusahaan itu.
Masyarakat akhirnya mengadukan masalah ini kepada Ephorus HKBP sebagai pimpinan agama terbesar di wilayah Toba. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Ephorus HKBP, Victor Tinambunan bersama sejumlah tokoh Kristen lainnya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar segera menutup operasional PT TPL.
Permintaan ini terus menjadi polemic sampai sekarang. Masyarakat dan tokoh HKBP menegaskan bahwa penutupan PT TPL adalah keputusan final. Sudah tidak terhitung berapa kali aksi demonstrasi mencuat terkait tuntutan terhadap PT TPL itu. tentu saja elit HKBP berada di belakang mendukung aksi massa itu.
Namun PT TPL juga tidak mau tinggal diam menyikapi aksi protes itu. Mereka menggandeng ribuan massa lainnya untuk memberikan dukungan bagi keberlanjutan operasional perusahaan. Kelompok pendukung itu menamakan diri sebagai Mitra PT TPL. Mereka pun tidak mau kalah dengan aktif melakukan aksi unjukrasa di DPRD dan ruang public guna mendukung operasional perusahaan.
Tak pelak lagi, adu kekuatan antara kubu pro dan kontra PT TPL semakin memanas. Di Tengah situasi yang kian panas itu, Gubernur Bobby Nasution justru menunjukkan keberpihakannya kepada operasional PT TPL. Bobby menegaskan memiliiki hak PT TPL untuk beroperasi sudah kuat karena badan hukumnya jelas dan izin lahannya juga legal.
“PT TPL sebagai perusahaan memiliki alas hak untuk mengelola kawasan hutan yang menjadi areal konsesinya. Jadi, TPL tidak boleh dihalangi mengelola atau mengusahai areal hutan yang menjadi kawasan pengelolaannya,” ujar Bobby dalam sebuah wawancara dengan wartawan di Medan.
Karuan, pernyataan Bobby ini kian memantik emosi basis massa HKBP. Gelombang aksi semakin memanas, bukan hanya menuntut penutupan PT TPL saja, para Jemaah HKBP juga ramai-ramai menyerang Bobby Nasution. Bahkan mereka menyerukan agar menantu Jokowi itu untuk mundur dari jabatan gubernur.
Sebagai puncaknya,
pada 10 November barisan massa HKBP berama-ramai melakukan aksi demonstrasi di halaman
kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro, Medan. Teriakan caci maki diarahkan
kepada Bobby yang dituding berpihak kepada PT TPL.
Bobby terancam kehilangan pendukung dari basis massa HKBP
“Mundur kau Bobby, nggak pantas jadi gubernur. Kau pemimpin karbitan bermodal pernikahan,” ujar massa.
Sejak PT TPL beroperasi kembali pada 2020, bisa dikatakan aksi ini adalah yang terbesar. Peserta aksi tidak hanya masyarakat yang datang dari Toba, tapi juga mahasiswa dan tokoh agama dari berbagai wilayah di Sumut. Sudah tentu pengurus HKBP ada di belakang aksi itu.
Sayangnya, tuntutan massa itu tidak mendapat sambutan yang memuaskan dari pejabat Pemerintah Sumatera Utara. Bobby Nasution tidak bisa menerima mereka karena menantu Jokowi itu disebut-sebut sedang tidak berada di Medan. Hanya Wakil Gubernur, Surya, yang sempat mencoba meredakan aksi massa itu.
Tapi Surya justru menjadi ejekan massa karena tidak bisa membuat keputusan apapun terkait tuntutan terhadap PT TPL.
“Ban serap nggak perlu banyak bicara...!” teriak massa.
Akhirnya demo itu berbuah hampa. Tidak ada respon dari penguasa meski ribuan massa yang berlelah payah datang dari berbagai daerah. Adapun PT TPL masih tetap menjalankan operasionalnya seperti sedia kala.
Kali ini Bobby lagi-lagi berjaya karena ia selamat dari cercaan massa. Tapi hubungannya dengan HKBP sudah mulai terusik. Jiika hubungan ini terus memburuk, posisi Bobby pada 2029 bukan tidak mungkin bakal terjepit, apalagi ia tidak lagi bisa menggunakan ‘Partai Coklat’ untuk memaksa pemilik suara berpihak kepadanya.
Bobby mulai kehilangan kekuatan politiknya. Satu-satunya yang diharapkan untuk bisa memperkuat hubungannya dengan basis HKBP adalah dukungan dari Luhut Binsar Pandjaitan yang sampai saat ini masih berada di belakangnya. Opung yang satu ini memang terkenal sebagai pencinta Jokowi dan keluarganya. ***
