BNPB Akhirnya Minta Maaf karena Sempat Anggap Banjir dan Longsor di Sumut Bencana Biasa

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto

Setelah sebelumnya menganggap bencana banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana biasa yang hanya marak di media sosial,  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, akhirnya menarik kembali pernyataan itu. Ia memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera.

“Nah Tapsel ini saya suprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dikutip Minggu (30/11/2025).

Suharyanto telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Batangtoru ditemani Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Dia memastikan upaya penanganan pasca-bencana banjir bandang ini terus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik.

“Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.

Dalam pernyataan sebelumnya pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak banjir Sumatera.

“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto dalam konferensi pers saat itu.

Dia menyebut daerah Tapanuli Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak banjir. Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi, tidak perlu ditetapkan berstatus bencana nasional. Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.

Permukiman warga terdampak banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, 29 November 2025.

Tetap Berstatus Bencana Daerah

Meski Kepala BNPB telah mengakui besarnya dampak buruk dari bencana di Sumatera, tapi sejauh ini Pemerintah pusat tetap tidak mau menetapkan tragedi itu sebagai bencana nasional. Padahal faktanya, situasi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh luluh lantak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Akses jalan rusak, jaringan PLN terputus dan hubungan komunikasi tersendat.

Sampai hari ini masih ada beberapa daerah terisolasi, sehingga sulit untuk mengirimkan bahan makanan. Ada banyak warga yang terpaksa merasakan hidup kelaparan di pengungsian.

Data BNPB sampai Senin (1/12/2025) menyebutkan, korban meninggal akibat bencana di Sumatera sudah mencapai 604 orang, selain itu ada pula 464 orang yang masih hilang. Secara keseluruhan warga terdampak akibat bencana itu mencapai 1,5 juta orang. Sampai saat ini masih ada sekitar  570 ribu orang yang mengungsi di berbagai tempat.

Adapun rincian korban jiwa,  di Aceh sebanyak 156 orang, korban hilang 181 dan korban luka 1.800 orang. Kemudian, korban meninggal di Sumbar sebanyak 165 orang, korban hilang 114 jiwa, dan 112 orang terluka. Sementara di Sumut korbannya lebih banyak lagi, yakni  jumlah yang meninggal 283 orang, 169 orang hilang, dan 613 terluka.

Data BNPB juga menyampaikan sebanyak 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, 20.500 rumah rusak ringan. Kemudian, 271 jembatan rusak hingga 282 fasilitas pendidikan rusak

Dengan kondisi yang buruk itu, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah perlu menetapkan status darurat bencana nasional. Pertanyaan ini mencuat seiring luasnya dampak bencana Sumatra yang mengakibatkan puluhan infrastruktur rusak, rantai logistik terganggu, ribuan orang harus mengungsi.

Berdasarkan dokumen BNPB berjudul “Pedoman Penetapan Status Darurat Bencana”, ada tiga tingkatan status keadaan darurat bencana, yaitu bencana kabupaten/kota, bencana provinsi, dan bencana nasional.

Status bencana nasional merupakan kondisi yang ditetapkan pemerintah pusat ketika suatu bencana dinilai berdampak sangat luas dan melampaui kemampuan pemerintah daerah dalam penanganannya. Dengan kata lain memang tidak semua bencana yang terjadi di Indonesia berstatus bencana nasional. Status bencana nasional merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia, berdasarkan rekomendasi BNPBB dan kementerian/lembaga terkait.

Tim SAR gabungan mengevakuasi korban banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

Hingga saat ini pemerintah terus menggencarkan penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Distribusi bantuan dilakukan dengan menggunakan berbagai moda transportasi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, melalui keterangan tertulis yang diterima Kajianberita.com mengatakan, pemerintah telah mengirim 28 helikopter ke lokasi bencana yang ada di tiga provinsi tersebut. Selain mengirim bantuan, operasi pencarian dan penyelamatan juga masih dilakukan di wilayah terdampak bencana. Namun, bantuan yang dikirim pemerintah dinilai belum cukup. ***