Berdasarkan data itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memperkirakan biaya untuk memperbaiki semua kerusakan akibat bencana itu mencapai Rp 51,82 triliun.
Data itu masih perhitungan minmal. Ada kemungkinan terus bertambah mengingat jumlah korban masih belum mencapai data final dan terus diperbarui setiap harinya. Kerja penggalian di Lokasi bencana masih terus dilakukan.
Sampai hari Senin 8 Desember 2025, pukul 13.00 wib, sudah 950 korban yang ditemukan meninggal. Dipastikan data itu akan bertambah karena masih ada sekitar 274 orang lagi yang hilang. Data soal kerugian fasilitas juga kemungkinan bertambah karena data yang ada saat ini belum final.
“Data ini belum akurat, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini (hingga) kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” kata Suharyanto dikutip Senin (9/12).
Suharyanto melanjutkan untuk biaya perbaikan di daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara mencapai Rp 12,88 triliun. Sementara itu, untuk Sumatera Barat mencapai Rp 13,52 triliun.
“Kami laporkan ini secara nasional, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan,” katanya.
Suharyanto menambahkan, anggaran perbaikan bakal dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, pengungsi, dan masyarakat umum, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan hilang, mencukupi stok logistik secara berjenjang dari tingkat desa sampai ke daerah tingkat atasnya.
“Kemudian, untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatera Barat, sebagian Sumatera Utara, kami akan masuk tahap rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi, tidak sama-sama ini. Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan (rehabilitasi),” kata dia.
Dalam fase rehabilitasi itu, Suharyanto juga menyampaikan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi.
Huntara, yang rencananya menjadi tempat tinggal sementara para pengungsi, direncanakan dibangun oleh anggota satuan tugas (satgas) dari TNI dan Polri.
“Kemudian huntap, hunian tetap, (dibangun) setelah hunian
sementara jadi. Kemudian, dibangun hunian tetap. Kami mohon yang relokasi, yang
harus pindah itu. Kami mohon dari Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak
(Presiden),” kata Suharyanto.(ant)
