Pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi korban
bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menyebut total rumah yang akan dibangun
mencapai 2.603 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
"Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit," kata Ara di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu, 17 November.
Ia menyebut pembangunan rumah tersebut akan segera dimulai dalam waktu dekat dan tidak menunggu selesainya seluruh tahapan darurat penanggulangan bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Terkait lokasi relokasi, Maruarar menyampaikan sejumlah titik sudah diusulkan dan dibahas melalui beberapa kali rapat lintas pihak. Proses tersebut, kata dia, mengacu pada tiga kriteria utama.
"Yang pasti dari rapat 2–3 kali yang kami siapkan, ada beberapa yang sudah diusulkan, diklarifikasi terus-menerus dengan 3 ukuran kriteria," ucapnya.
Kriteria pertama, menurut Maruarar, berkaitan dengan aspek hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kriteria kedua menyangkut aspek teknis dan keselamatan lokasi relokasi, terutama agar warga tidak kembali ditempatkan di wilayah rawan bencana.
Konsultasi pemerintah
"Artinya, jangan sampai kita memindahkan reolokasi rakyat yang kena bencana, banjir, longsor, ke tempat yang tidak aman. Jadi itu betul-betul diperiksa betul, daerah itu aman dari situasi-situasi yang tidak baik, seperti banjir dan longsor. Kan begitu," ujar Ara.
Sementara kriteria ketiga menitikberatkan pada keberlanjutan kehidupan warga setelah direlokasi, tidak hanya pada pembangunan fisik rumah.
"Kita mengerti filosofis perumahan, rumah itu bukan hanya gedungnya dibangun, tapi kehidupannya berpindah. Jadi juga memikirkan lokasi tempat anak-anaknya bersekolah, berpikirkan tempat bekerja orang tuanya, bagaimana ke pasar. Jadi ekosistem itu harus menjadi pertimbangan," tutur Maruarar.
Dalam proses penetapan lahan untuk pembangunan hunian tetap untuk korban bencana ini, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum dan pengawasan agar tidak terhambat oleh persoalan regulasi.
Maruarar menegaskan pembangunan hunian tetap ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Itulah arahannya Presiden kepada kami. Jadi mohon doanya kepada rakyat Indonesia, kita mulai bulan ini untuk membangun hunian tetap bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera Barat, di Aceh, dan Sumatera Utara," tutup dia. (voi)**
