 |
| Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD |
Komisi Percepatan Reformasi Polri yang merupakan tim bentukan Presiden Prabowo untuk memperbaiki system kerja kepolisian mencari masukan ke berbagai daerah terkait langkah perbaikan kinerja kepolisian ke depan. Mahfud MD yang bergabung dalam tim itu datang ke Medan bertemu dengan sejumlah akademisi, tokoh masyarakat dan praktisi pada pekan ini.
Hasilnya, komisi itu mendapat masukan penting yang meminta agar Polri bersikap independen dan bebas intervensi politik. Pengalaman dua Pilkada di Sumut sebelumnya menunjukkan betapa Polisi turut bermain untuk kepentingan politik penguasa, terutama demi kemenangan Bobby Nasution pada Pilkada Medan 2020 dan Pilkada Gubernur 2024.
Jokowi yang menjabat presiden pada waktu itu turut menggerakkan lembaga kepolisian untuk membantu kemenangan menantunya itu. Aksi polisi seperti ini harusnya dihentikan karena menjadi cerminan buruknya kinerja kepolisian dan hancurnya demokrasi di Indonesia. Jokowi adalah biang keladinya.!
Mahfud mengaku mendapat banyak masukan penting dari dialog yang ia hadiri di Sumatera Utara.
"Kami banyak mendapatkan hal baru dan penguatan. Semua berharap polisi menjadi lebih baik. Dari 467.000 personel yang bermasalah hanya oknum, karena masih ada sekitar 90 persen yang personel melayani masyarakat dengan baik," ujar Mahfud didampingi Ahmad Dofri yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat, 12 Desember dilansir ANTARA.
Mahfud yang juga mantan Menko Polhukam menyebutkan, aspirasi dari berbagai daerah hampir serupa. Menurutnya keluhan masyarakat tentang Polri pun cenderung sama, dan menunjukkan adanya akal sehat di tengah publik.
"Karena itu, percepatan reformasi akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang adil, transparan, inklusif, dan substantif," tutur Mahfud.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum USU Mahmul Siregar menekankan, pentingnya transformasi kultural dalam tubuh Polri. Menurutnya, jajaran Polri perlu lebih mengedepankan budaya pelayanan, perlindungan, dan pengayoman.
Ia juga menyarankan, perbaikan pola rekrutmen melalui kerja sama dengan universitas, penguatan etika, moralitas dalam pendidikan, dan pengembangan karier. Mahmul juga turut menekankan perlunya pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan masyarakat.
"Polri harus menyiapkan sistem yang bisa diakses publik, termasuk SOP (standar operasional prosedur) atas hak-hak masyarakat dan standar pelayanan di institusi Polri,” tuturnya.
Sedangkan tokoh masyarakat Sumut Soekirman menyampaikan sejumlah usulan, mulai penegasan netralitas Polri hingga pembaruan kurikulum pendidikan Polri. Ia menilai, jajaran Polri harus lebih dominan sebagai pengayom, bukan sekadar aparat keamanan.
"Polisi sering dijadikan alat politik. Kami ingin Polri netral dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya,” tegas Soekirman.
Memang tidak bisa dibantah, permainan polisi dalam dunia politik itu sangat terasa semasa pemerintahan Jokowi, terutama ketika menantunya Bobby Nasution maju pada Pilkada Walikota Medan 2020.
Jokowi benar-benar mengerahkan kekuatan polisi untuk bekerja di lapangan mengumpulkan suara bagi kepentingan menantunya itu. Polisi berperan melakukan tekanan kepada para kepala desa, camat dan juga kepala lingkungan guna bergerak membantu Bobby.
Aksi polisi ini yang kemudian dikenal dengan istilah “Partai Coklat’ merujuk seragam yang mereka gunakan. Istilah Partai Coklat pertama kali dibongkar oleh Sekjen PDIP Hasto Kristanto, karena ia pernah berpengalaman bekerjasama dengan partai coklat itu manakala PDIP masih mesra dengan Jokowi. Duet PDIP dan Partai Coklat berperan besar dalam memenangkan Bobby di Pilkada Medan 2020.
Salah seorang yang disebut-sebut terlibat dalam permainan politik itu padalah Agus Andrianto yang memberi komando dari Mabes Polri untuk menggerakkan anggota Polda di Sumut. Agus yang merupakan mantan Kapolda Sumut bergerak aktif bahkan sampai turun ke Medan mengerahkan Partai Coklat membantu kemenangan Bobby Nasution di lapangan.
Hal itu berulang lagi pada 2024 saat Pilkada Gubernur Sumut. Lagi-lagi Partai Coklat bermain demi kepentingan keluarga Jokowi. Bobby berhasil melenggang naik jabatan sebagai gubernur. Sedangkan Agus Andrianto mendapat rekomendasi dari Jokowi untuk duduk sebagai salah satu Menteri di kabinet Prabowo. ***
