Bobby Nasution (tengah) bersama Wakil Gubernur Surya (kanan) dan Plt.Sekda Sulaiman Harahap
Sampai hari ini, menurut seorang pejabat di Pemprovsu, Plt Sekda Sulaiman Harahap masih kerap melakukan komunikasi lewat panggilan video dengan Topan Ginting yang sedang ditahan di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Setiap ada kebijakan baru di Pemerintahan Provinsi, keduanya selalu membahasnya bersama. Tampak jelas kalau Sulaiman masih sangat membutuhkan arahan Topan Ginting, terutama terkait pengelolaan proyek APBD Sumut.
Bukan karena Topan pintar atau paling tahu masalah, tapi karena ia masih sangat dipercaya Gubernur Bobby Nasution untuk memegang kendali system. Topan memang sudah dipecat dari PNS, tapi di mata Bobby, ia tetap sosok yang paling dipercaya.
Makanya jangan heran jika para pejabat Pemprovsu saling bergantian datang menjenguknya di Lapas Tanjung Gusta. Bahkan termasuk Wakil Gubernur Surya juga pernah bertamu di sana.
Bayangkan, setingkat Plt Sekda dan Wagub saja masih segan dengan Topan Ginting, apalagi setingkat kepala dinas. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Topan di Pemerintahan Sumut sampai saat ini. Suara Topan dianggap sejalan dengan Bobby Nasution. Jika ada pejabat yang ingin mendekati Bobby, maka dekati Topan terlebih dahulu.
Sulitnya Hendra Dermawan Siregar dan Fitra Kurnia menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut dan Kepala Disperindag ESDM tidak lepas dari kuatnya kepercayaan Bobby kepada Topan ketimbang kepada mereka. Meski hidup di penjara, Topan tetap lebih banyak berperan mengatur system di dua dinas itu.
Melawan kehendak Topan Ginting sama saja dengan mengajak konfrontasi Bobby Nasuition.
Oleh karena itu keputusan mundur adalah sikap terbaik dari keduanya dari pada hanya sekedar pejabat tukang stempel. Di saat keduanya mengundurkan diri, tak akan ada satupun pejabat di Pemprovsu yang membela mereka secara terbuka. Sebaliknya, keduanya terus dicerca, dianggap gagal menjalankan tugas.
Para pejabat ring 1 akan berbicara senada, bahwa Hendra dan Fitra mundur karena kinerja yang buruk. Bobby pun dengan mudahnya mengatakan, keduanya mundur karena tidak cakap dalam bekerja.
Hendra dan Fitra bukan yang pertama mengalami nasib seperti itu. Ada 12 pejabat setingkat eselon II Pemprovsu yang pernah mengalami hal yang sama. Mereka dipaksa mundur karena dianggap tidak sejalan dengan kemauan Gubernur dan Topan Ginting.
Inspektorat berperan sebagai alat penekan, Badan Kepegawaian bermain sebagai penguat data keburukan kinerja, dan ada pula bidang keuangan yang mengancam siap memberikan data manipulasi.
Irama permainan ini semuanya dilakoni para pejabat mantan ‘Genk Pemko’ Medan yang kini menguasai system di Pemprovsu. Ekosistem jaringan kepegawaian ada di bawah kendali mereka.
Pengamat anggaran dan kebijakan publik Sumut, Elfenda Ananda menilai fenomena ini merupakan bagian dari gangguan serius dalam ekosistem kepemimpinan Bobby Nasution. Tak heran jika banyak pejabat yang tidak tahan sehingga mau tidak mau mereka mengundurkan diri.
"Mundurnya sejumlah kepala dinas dalam waktu relatif singkat tidak bisa dibaca sekadar sebagai dinamika organisasi. Dalam perspektif administrasi publik, fenomena seperti ini justru menjadi indikator adanya gangguan serius dalam ekosistem kepemimpinan," ujar Elfenda kepada wartawan di Medan, Kamis (12/2/2026).
Elfenda mengakui, rotasi jabatan di pemerintahan memang hal biasa, namun ketika pejabat strategis memilih mundur sebelum masa kerjanya berjalan, ini merupakan sebuah persoalan. Dia meyakini ada tekanan besar yang dialami para pejabat dari lingkaran kekuasaan Bobby.
"Itu adalah sinyal organisasi di mana sudah banyak kepala dinas mundur dalam tempo kurang dari setahun, bukan karena gagal kinerja, melainkan karena 'tekanan' atau lebih jitunya, karena mereka diduga hanya dijadikan stempel pencairan anggaran proyek-proyek yang sudah diatur oknum-oknum pengusaha lingkaran kekuasaan gubernur," ujar peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut ini.
Menurut Elfanda, dalam teori public leadership Ronald Heifetz, seharusnya seorang pemimpin di pemerintahan bertugas menciptakan holding environment atau ruang kerja yang aman bagi profesional untuk menjalankan mandatnya berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan informal.
"Jika pejabat teknis justru merasa jabatan mereka menjadi posisi rawan, maka yang gagal bukan individu, melainkan sistem kepemimpinannya. Birokrasi yang sehat membuat pejabat fokus bekerja. Birokrasi yang sakit membuat pejabat sibuk menyelamatkan diri," katanya.
Dia juga menegaskan mundurnya para pejabat Pemprovsu dalam tempo cepat biasanya melahirkan tiga dampak langsung.
"Pertama, diskontinuitas kebijakan, dimana akhirnya setiap pejabat baru akan memulai dari nol. Kedua, hilangnya memori institusi di mana pengalaman seorang pejabat teknokratis akan terputus. Ketiga, karena budaya defensif akhirnya seorang pejabat yang tersisa cenderung tidak berani mengambil keputusan,'' tambahnya.
Menurut catatan Kajianberita.com, sejak Bobby menjabat gubernur Sumut mulai Februari 2025, tercatat 13 pejabat eselon II yang mengundurkan diri. Di sejumlah media memang ditulis kalau mereka mundur karena kinerja buruk atau ingin lebih focus pada keluarga, tapi itu hanya alasan di permukaan. Pada dasarnya mereka mundur karena tidak tahan ditekan terus menerus.
Yang mundur itu umumnya pejabat yang menduduki posisi strategis. Sebut saja misalnya, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Rajali yang mundur karena alasan ‘sakit’, selanjutnya, Kadis Perkim Sumut, Hasmirizal yang mengundurkan diri karena ingin fokus ‘memperhatikan keluarga’. Lalu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Muhammad Rahmadani, yang mundur dengan alasan ingin fokus pada pendidikan.
Para pejabat itu sekarang lebih nyaman duduk di bangku kosong ketimbang bekerja dalam tekanan. Selagi Bobby masih gubernur, mereka mungkin lebih senang memilih jadi pegawai biasa. Biarlah jaringan ring 1 yang menguasai system.
“Dari pada jadi tukang stempel, lebih baik mundur. Coba bayangkan, kalau ada masalah di dalam, kita pasti yang terlebih dahulu dimintai pertanggungjawaban. Tapi dalam praktik di lapangan, kita hanya badut bagi mereka yang menguasai system. Kan bodoh namanya kalau memilih bertahan. Sama saja jadi tukang cuci piring kita di dalam. Mereka yang berpesta kita yang membersihkan,” kata salah seorang pejabat yang mengundurkan diri itu.
Di sisi lain, para ring 1 itu sangat solid membela kalau ada di antara rekan mereka yang bermasalah dengan hukum. Selain Topan Ginting yang sedang menjalani proses sidang, juga ada kasus yang dialami Kepala Dinas Koperasi dan UKM Naslindo Sirait yang kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi di Perusahaan Milik Daerah di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Untuk diketahui, Naslindo memang lama berkarir sebagai PNS di Mentawai. Terakhir ia menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di wilayah itu sebelum pindah ke Pemprovsu sejak Februari 2021. Naslindo termasuk PNS yang memiliki jaringan cukup kuat di Kemendagri.
Pada musim Pilkada 2024, Naslindo mendapat tugas untuk menjabat sebagai Pj. Bupati Pakpak Bharat guna mengisi kursi kepala daerah yang lowong di sana. Bisa ditebak, salah satu tugas utama Naslindo adalah memenangkan suara Bobby di wilayah itu.
Upaya itu berhasil ia jalankan. Terbukti 70 persen pemilik suara di Pakpak Bharat berpihak kepada Bobby, sehingga Naslindo bisa dikatakan termasuk salah satu pejabat yang cukup berjasa bagi naiknya Bobby sebagai gubernur. Tak heran jika Bobby memberi tempat yang nyaman kepada Naslindo untuk duduk sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM di Pemprovsu.
Tapi siapa sangka, sejak pertengahan Januari lalu, Kejaksaan Negeri Mentawai menetapkan Naslindo terlibat kasus korupsi sewaktu bertugas di kabupaten itu pada tahun 2020. Tak lama lagi ia akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Padang. Beruntungnya Naslindo sebab ia tidak langsung ditahan.
Kalau saja Naslindo bukan bagian dari pendukung Bobby, bisa dipastikan ia pasti sudah mendapat tekanan di sana sini dari kelompok ring 1. Bahkan termasuk Bobby, pasti akan bersuara keras memintanya untuk mundur.
Tapi berkat jasa yang telah ia tanam pada Pilkada yang lalu, Bobby dan kelompok ring 1 tetap membelanya.
Saat ini Naslindo sudah jarang masuk kantor. Ia lebih banyak menjalankan tugas kepala dinas di rumahnya. Kalau ada dokumen yang harus ditandatangani, staf Dinas Koperasi yang datang menemuinya di rumah.
Meski demikian, Bobby tetap mendukung Naslindo menduduki jabatan kepala dinas. “Selagi beliau tidak ditahan, ia tetap akan menduduki jabatan itu,” kata Bobby.
Dari sini bisa dilihat betapa berbedanya sikap Bobby terhadap pejabat yang masuk dalam lingkarannya dengan pejabat lain. Bukan kinerja yang menjadi pertimbangan, melainkan loyalitas dan jasa.
Dan Naslindo memang termasuk pejabat yang sangat loyal kepada Bobby meski ia berada di luar ring 1. Makanya ia tidak pernah mendapat tekanan untuk mundur. Sebaliknya, ia terus dibujuk untuk tetap menjabat meski tidak perlu masuk kantor.
Dengan semua dinamika itu, tak salah jika beberapa pejabat Pemprovsu mengibaratkan kantor gubernur Sumut bagaikan markas para mafia yang menguasai jajaran Pemerintahan di Sumut.
Mafia itu bekerja bagaikan lingkaran setan. Mereka siap bekerja menghadirkan tekanan kepada siapa saja yang tidak sejalan dengan misi mereka. Sebaliknya, akan setia melindungi rekan mereka yang mendapat tekanan.
Makanya, tidak mudah untuk duduk sebagai pejabat eselon II di Pemprovsu. Siapapun yang duduk, harus mampu ‘memperbanyak air ludah dan memanjangkan lidah’. Soal kinerja, itu urusan kedua. Yang penting B5, Bisa Bikin Bapak Bobby Bahagia. ***
