Kasus dugaan korupsi yang menjerat videografer asal Sumatera
Utara, Amsal Sitepu, menuai sorotan tajam secara nasional. Sampai-sampai kasus
ini dibahas secara khusus dalam sidang Komisi III DPR RI. 
Ferry Irwandi
Kreator konten Ferry Irwandi juga tertarik membahas kasus ini. Dengan segala cara Fery berupaya mendapatkan dokumen dakwaan terhadap Amsal Sitepu dan membedah tuduhan yang dilimpahkan jaksa kepada videographer itu.
Hasil pembedahannya telah ditayangkan dalam kanal YouTube pribadi Ferry Irwandi pada Senin (30/1). Secara garis besar, Ferry menyebutkan kalau perkara ini sebagai salah satu kasus paling janggal yang pernah ia bahas. Bahkan dinilai berpotensi merusak logika penegakan hukum di Indonesia.
Dalam mukadimahnya, Ferry menegaskan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua kasus berjalan dengan logika yang sehat.
“Semakin banyak koruptor yang dihukum, semakin baguslah negara in, tapi belakangan kita sering menemukan banyak kasus korupsi yang janggal dan cenderung dipaksakan,” ungkapnya.
Ferry dengan tegas menyebut kasus Amsal sebagai yang paling parah.
“Gua bisa bilang ini adalah kasus yang paling konyol, paling aneh, paling absurd, dan paling memalukan,” kata dia.
Sebelum membedah kasus, Ferry menegaskan kompetensinya di tiga bidang kunci, yakni videografi, akuntansi, dan pengadaan.
“Gua adalah official videografer ASEAN Games 2018. Gua lulusan sekolah tinggi akuntansi negara dan gua juga ahli pengadaan barang dan jasa resmi,” jelas Ferry dengan tegas.
Ferry juga dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial. Ia pernah menduduki jabatan PNS di Kementerian Keuangan setelah menyelesaikan pendidikan akuntansi dan bidang internet di Australia. Namun setelah masa ikatan dinasnya berakhir, Ferry mengundurkan diri dari PNS dan memutuskan menjadi pekerja kreatif. Ia termasuk yang kerap mendapatkan proyek pembuatan video dan analisis telematika.
Dengan latar belakang tersebut, Ferry mengklaim analisisnya bukan opini kosong, melainkan berbasis pengalaman teknis. Lagi pula sosok Ferry kerap diminta untuk memberi pandangan tentang hal-hal berbau digital komunikasi.
Awal Kasus Amsal Sitepu
Kasus ini bermula saat Amsal, seorang videografer, menawarkan pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Sebanyak 20 desa menerima proposal tersebut, dengan nilai Rp30 juta per video.
Awalnya produksi berjalan lancar tanpa masalah: “Videonya jadi, desanya puas, produknya diserahkan, LPJ-nya dibuat selesai,” jelas Ferry.
Namun beberapa tahun kemudian, Amsal justru ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena diduga melakukan mark up anggaran. Jaksa menuding angka Rp30 juta untuk pembuatan profil desa adalah nilai yang sangat mahal.
Berbeda dengan pandangan jaksa, Ferry justru menilai angka tersebut justru tergolong murah.
“Untuk ngerjain video 40 menit dengan muatan seperti itu dengan dibayar cuma Rp30 juta, gua pasti nolak, karena kemurahan,” ucapnya. Ia lantas membandingkan dengan proyek pemerintah lain yang pernah ia kerjakan dengan nilai yang jauh lebih mahal.
“Nilainya bisa ratusan juta bahkan miliaran, dibandingkan dengan Rp30 juta, itu sangat kecil,” kata Ferry.
Keanehan utama muncul dari hasil audit Inspektorat yang menyatakan biaya seharusnya hanya Rp24,1 juta. Selisih Rp5,9 juta per proyek inilah yang dianggap sebagai kerugian negara. Masalahnya, menurut Ferry, perhitungan itu didasarkan pada asumsi yang tidak masuk akal.
“Biaya editing, mikrofon, cutting, dan ide dinolkan. Jadi menurut mereka itu harusnya gratis,” jelas dia. Jelas-jelas pandangan yang tidak masuk diakal.
Ferry mengkritik keras logika jaksa tersebut. “Lu ngedit untuk konten Instagram aja harus bayar, kok editing bisa nol itu gimana?”
Kejanggalan dalam Dokumen Dakwaan
Tak hanya audit, Ferry juga menyoroti dokumen dakwaan yang dinilai tidak solid secara hukum. Beberapa kejanggalan yang ia sebut, antara lain:
- Tidak mencantumkan dasar hukum utama pengadaan (Perpres 16/2018 dan perubahan 2021)
- Tidak menjelaskan mekanisme pengadaan
- Muncul istilah yang tidak relevan seperti “website” dalam kasus video
“Kita lagi ngomongin korupsi pengadaan, tapi landasan hukum utamanya enggak ada, itu gimana ceritanya?” tukasnya.
Ferry memperingatkan bahwa jika kasus ini berujung vonis, dampaknya bisa luas.
“Kalau kasus ini lolos, mungkin ada puluhan ribu orang yang akan tersandra dengan kasus hukum yang serupa," terang dia. Menurutnya, bukan hanya videografer, tetapi juga pelaku pengadaan dan ekonomi kreatif bisa terdampak.
Seruan untuk Evaluasi dan Keadilan
Di akhir video, Ferry menyatakan sikap tegas. “Amsal berhak atas kebebasan penuh dan dibebaskan dari semua dakwaan,” terangnya. Ia juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh:
“Harus diperiksa juga, kenapa dokumen dakwaannya bisa seperti ini, kenapa hasil auditnya bisa seperti ini,” pungkasnya.
Pandangan Ferry ini tentu saja membuat jaksa semakin terpojok karena bertubi-tubi dituding membuat dakwaan yang tidak masuk diakal. Dakwaan yang sangat tidak menghargai kerja-kerja tim kreatif.***
