 |
| Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburrokhman sangat panik menanggapi kritikan Dino Patti Djalal atas tingginya frequensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo |
Cara penyampaian kritik yang dilakukan Dino begitu cermat dan sistematis, yang menggambarkan sosoknya sebagai intelektual yang sarat ilmu dan luas pengalaman.
Tapi tidak disangka, para politis Gerindra merasa sangat panik dengan kritikan itu. Malah mereka menuding Dino menyampaikan kritik secara membabi buta, seakan menunding Dino ingin merebut kekuasaan.
Sikap politisi Gerindra ini menunjukkan betapa pemerintah yang berkuasa sekarang sangat anti kritik, tidak paham masalah, ingin benar sendiri, dan selalu menganggap kritik sebagai upaya menjatuhkan kekuasaan mereka.
Perilaku seperti itu ditunjukan dengan jelas oleh politisi Gerindra, Habiburrokhman saat berbicara kepada awak pers merespon kritikan yang disampaikan Dino Patti Djalal. Dari penjelasan yang disampaikannya, Habiburrokhman terlihat sangat gerah dengan semua kritikan yang disampaikan Dino. Seakan semua kritikan itu merusak system yang dibangun pemerintah.
Dia malah beberapa kali menyinggung Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yang hanya menjabat selama tiga bulan. Makna tiga bulan itu tentu untuk menggambarkan bahwa Dino seakan tidak layak untuk menyampaikan kritik tersebut karena hanya menjabat sebentar.
Terlihat sekali kalau Habiburrokhman sangat meremehkan Dino. Dia memang tidak paham jejak langkah Dino dalam diplomasi internasional sehingga tidak paham juga substandi kritikan yang disampaikan Dino kepada Pemerintah. Pokoknya Habiburrokhman menganggap semua kritikan kepada pemerintah adalah kesalahan besar karena bersifat mengganggu pemerintahan.
Di sisi lain, Habiburrokhman sendiri terkenal sebagai politisi yang anti kritik. Dibanding Dino, sudah pasti kemampuan dalam bidang diplomasi internasional kalah jauh.
Meski demikian, politisi yang satu ini benar-benar tidak tahu malu, seakan merasa paling pintar sehingga tidak boleh dikritik oleh siapapun. Setiap Kritik Dino justru dibalasnya dengan serangan pribadi.
“Biarkan pejabat yang sekarang menjalankan tugasnya. Jangan membuat kritik yang tidak pas. Dia kan cuma mantan Wamenlu tiga bulan,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra itu. “Memangnya zaman Pak Dino itu sehebat apa Menlu? kok dia merasa paling menlu? “ tambahnya dengan muka masam.
Tanpa malu sedikitpun, Habiburrokhman telah menunjukkan kebodohan dan kedunguannya di depan public. Sangat mengherankan memang, kok bisa ya politisi goblok seperti ini dipercaya duduk di legislatif.
Dari cara dia merespon kritik Dino, terlihat sekali kalau Habiburrokhman begitu panik, ketakutan, dan was-was. Seakan ada yang disembunyikanya. Sangat takut kalau yang disembunyikan itu terbongkar ke permukaan.
Wajahnya masan setiap kali menyampaikan argumen. Gambaran wajah itu menunjukkan betapa ia begitu benci kepada Dino Patti Djalal.
Padahal Dino sama sekali tidak pernah menyinggung pribadi politisi yang satu ini. Kritikan yang disampaikan Dino juga tidak pernah menyinggung pribadi Prabowo maupun politisi Gerindra lainnya. Semua kritikannya murni terkait substansi gaya diplomasi internasional pemerintah yang dianggap tidak efisien.
Mari simak lagi ucapan Habiburrokhman berikut ini, “Biarkan pejabat yang sekarang bekerja, jangan membuat komen atau kritik yang tidak pas.”
Pernyataan ini menunjukkana betapa politisi Gerindra itu sangat benci setiap kritik yang dilontarkan ke pemerintah. Dalam pemahaman Habiburrokhman, sepertinya tidak boleh seorang pun menyampaikan kritik kepada Pemerintah yang berkuasa. Siapapun yang menyampaikan kritik kepada pemerintah, dianggapnya ingin melakukan serangan kepada pemerintah karena mau merebut kekuasaan.
Bahkan walaupun kritik itu disampaikan secara sopan, elegan dan sistematis seperti yang disampaikan Dino, tetap akan membuat politisi Gerindra panas dingin. Yang mereka inginkan adalah, rakyat harus menerima apa saja kebijakan yang dilakukan penguasa.
Sikap Habiburrokhman ini tentu saja menghadirkan kecaman dari public. Tak mengherankan jika dukungan warganet kepada Dino Patti Djalal semakin menguat. Bukan lagi Dino yang membalas sikap politisi Gerindra itu, tapi skap marak sudah diperlihatkan masyarakat.
Beberapa orang bahkan menyampaikan track record Dino Patti Djalal yang sarat dengan pengalaman di tingkat internasional, baik sebagai dosen di UI, sebagai mantan dubes, sebagai mantan wakil Menteri Luar negeri dan juga sebagai pendiri komunitas diaspora Indonesia. Jelas sekali pengalaman Dino itu tidak sebanding dengan Habiburrokhman.
Anies Baswedan termasuk yang bersuara mendukung kritikan Dino tersebut. Dalam keterangannya, Anies mengungkapkan bahwa ia telah mengenal Dino sejak masih sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Anies mengaku mengagumi Dino setelah melihat kiprahnya sebagai diplomat muda Indonesia yang tampil dalam forum internasional dan membela posisi Indonesia di tengah tekanan global.
Menurut Anies, Dino memiliki rekam jejak panjang di bidang diplomasi, pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, menggagas Kongres Diaspora Indonesia, serta mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).
Anies menilai Dino sebagai diplomat yang berpengalaman, menguasai substansi kebijakan luar negeri, dan memiliki kontribusi besar bagi diplomasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa Dino bukan sosok yang instan, melainkan figur yang dibentuk oleh pengalaman panjang dalam dunia diplomasi.
“Sangat aneh jika kritikan dari Dino dianggap sebagai serangan kepada Pemerintah,” kata Anies.
Anies berharap pemerintah harusnya terbuka dalam menanggapi setiap kritikan masyarakat. Jangan panik, apalagi menganggap kritikan itu untuk merebut kekuasaan. Kritikan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah merupakan bentuk kepedulian public terhadap system yang berjalan.
Sebelumnya Dino Patti Djalal mengkritisi kebijakan Prabowo yang terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri sehingga banyak menghabiskan anggaran negara.
Dalam video yang diunggahnya melalui akun X @dinopattidjalal, Dino mengaku menyampaikan pandangan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab moral sekaligus aspirasi yang menurutnya berkembang di kalangan komunitas hubungan internasional dan sebagian masyarakat.
Menurut Dino, Presiden Prabowo saat ini menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Berdasarkan perhitungannya, sejak menjabat sebagai presiden, sekitar 1 dari 6 hari masa kerja Prabowo dihabiskan di luar negeri. Kondisi itu dinilai memunculkan persepsi publik bahwa frekuensi perjalanan tersebut tidak lagi lazim dan di luar batas kewajaran.
Selain soal intensitas perjalanan, Dino juga menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan dalam setiap kunjungan luar negeri presiden. Menurutnya, pengeluaran negara tidak hanya mencakup transportasi kepala negara, tetapi juga tim pendahulu, akomodasi, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, uang harian delegasi, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar,” ujar Dino.
Untuk itu, ia menyampaikan lima Solusi kepada Pemerintah dalam rangka penghematan perjalanan ke luar negeri, tapi tetap efektif dalam membangun komunikasi internasional.
Poin pertama, yang jelas Presiden perlu mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri dengan memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi. Menurutnya, komunikasi antara pemimpin negara saat ini dapat dilakukan melalui video call, Zoom call, maupun telepon tanpa harus selalu diwujudkan dalam kunjungan fisik.
Dino berpendapat substansi utama dalam pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung selama 1 hingga 2 jam, sementara sebagian besar agenda lainnya diisi jamuan dan seremoni. Karena itu, pemanfaatan komunikasi virtual dinilai dapat menghasilkan manfaat yang relatif sama dengan biaya yang jauh lebih kecil.
Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebut telah 17 kali melakukan komunikasi melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tanpa pernah menggelar pertemuan bilateral langsung.
Padahal, AS merupakan mitra dagang terbesar Meksiko. Dino juga menyoroti langkah Sheinbaum yang menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi saat melakukan kunjungan kerja ke Spanyol sebagai simbol penghematan yang konsisten dari level tertinggi pemerintahan.
Kedua, berkaitan dengan efektivitas diplomasi. Dino menilai kunjungan ke forum-forum internasional seharusnya dimanfaatkan untuk memperbanyak pertemuan bilateral sehingga tidak perlu melakukan perjalanan tambahan ke negara yang sama atau kawasan yang sama pada kesempatan lain.
Ia mengaku memperoleh informasi bahwa saat Sidang Umum PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb disebut pernah meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo namun tidak memperoleh respons.
Hal serupa, menurut Dino, juga terjadi dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina, ketika permintaan pertemuan bilateral dari salah satu kepala pemerintahan negara ASEAN tidak ditindaklanjuti. Karena itu, Dino mengusulkan penerapan formula “1+8”.
Konsep tersebut berarti setiap kali menghadiri forum internasional seperti Davos, PBB, ASEAN, atau G20, presiden tidak hanya menghadiri agenda utama dan menyampaikan pidato, tetapi juga menggelar sedikitnya delapan pertemuan dengan pemimpin negara lain yang hadir dalam forum yang sama. Dengan cara itu, efektivitas diplomasi dapat meningkat tanpa menambah frekuensi perjalanan luar negeri.
Ketiga, Dino menyoroti pentingnya profesionalisme, perencanaan, serta transparansi dalam setiap kunjungan internasional presiden.
Menurutnya, agenda perjalanan luar negeri kepala negara perlu dipetakan secara garis besar setahun sebelumnya agar arah diplomasi lebih jelas dan terukur. Selain itu, Sekretaris Kabinet maupun Menteri Luar Negeri juga perlu menyampaikan rencana kunjungan kepada publik setidaknya satu bulan atau minimal satu minggu sebelum keberangkatan.
Dino menilai selama ini terdapat sejumlah perjalanan yang terkesan dilakukan secara mendadak tanpa informasi yang memadai kepada masyarakat. Ia mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Pakistan dan Rusia yang dilakukan ketika Sumatra sedang menghadapi bencana banjir.
Menurutnya, publik tidak memperoleh informasi terlebih dahulu mengenai tujuan maupun agenda kunjungan tersebut. Karena itu, ia menekankan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam diplomasi pemerintahan.
Saran keempat yang diajukan Dino adalah mengubah pola diplomasi dengan lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Indonesia dibanding melakukan perjalanan ke luar negeri.
Menurutnya, pendekatan tersebut diterapkan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di Beijing daripada bepergian ke berbagai negara. Selain dapat menghemat anggaran, pola itu juga dinilai tetap memungkinkan Indonesia menjaga hubungan strategis dengan berbagai mitra internasional.
Dino berpandangan bahwa selama satu tahun ke depan, pemerintah dapat memberikan prioritas lebih besar pada diplomasi yang dilakukan dari dalam negeri tanpa mengurangi kualitas hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia.
Poin kelima, berkaitan dengan pembagian tugas diplomasi antara presiden dan menteri luar negeri. Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Menurutnya, biaya perjalanan seorang menteri luar negeri dengan sejumlah kecil staf akan jauh lebih hemat dibanding kunjungan presiden yang melibatkan perangkat protokoler dan pengamanan yang lebih besar. Dari sisi substansi, ia menilai hasil yang diperoleh tidak akan berbeda secara signifikan.
Dino juga menilai Menteri Luar Negeri perlu lebih fokus menjalankan fungsi diplomasi dan tidak selalu menjadi bagian dari rombongan pengiring presiden. Ia mencontohkan mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi yang menurutnya lebih banyak menjalankan peran diplomatik secara mandiri.
Di akhir pesannya, Dino menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menyerang pemerintah, melainkan sebagai refleksi atas keresahan yang berkembang di tengah masyarakat. ***
