 |
| Aksi demo mahasiswa di gedung dewan. Mahasiswa sudah muak dengan carut marut pemerintahan Prabowo-Gibran yang tidak efektif dan cenderung mulai mengarah seperti Pemerintahan Ordebaru. |
Mereka menilai, baru sekitar dua tahun Prabowo-Gibran memimpin, kekacauan demi kekacauan telah melanda negeri ini, terutama di sektor keuangan dan komunikasi pemerintah. Banyak janji kampanyue pemerintah yang tidak berjalan, sementara program yang ada sarat dengan carut marut dan aroma korupsi.
“Prabowo harus turun,” ujar Maa’arif, salah seorang mahasiswa yang melakukan aksi.
Gerakan mahasiswa USU itu dipimpin langsung oleh Presiden Mahasiswa BEM USU, Angga Al Maaris Harahap. Selain meminta Prabowo turun, mereka juga menuntut sejumlah yang harus segera dilakukan pemerintah.
Para mahasiswa datang sekitar Senin siang. Mereka membawa sejumlah spanduk dan keranda simbol matinya demokrasi dan hati nurani pemerintah atas berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini. Satu persatu perwakilan mahasiswa berorasi menggunakan pengeras suara dari atas mobil komando. Sementara aparat kepolisian tampak berjaga mengamankan jalannya aksi.
Mereka menyuarakan mendesaknya evaluasi berbagai kebijakan pemerintah, yang dinilai merugikan sekaligus membebani masyarakat banyak, di antaranya naiknya harga BBM dan program makanan bergizi gratis (MBG).
Massa kecewa karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari dalam gedung dewan, Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus tidak dapat hadir menemui massa karena dalam keadaan sakit dan sedang mendapatkan layanan kesehatan di salah satu fasilitas kesehatan.
Setelah lama ditunggu, akhirnya Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus dan sejumlah anggota dewan, datang menemui mahasiswa. Kapolrestabes Medan Calvijn Simanjuntak turut hadir.
Mereka dengan mahasiswa terlibat diskusi. Beberapa hal dari tuntutan mahasiswa itu, di antaranya menuntut pemerintah agar menjaga menjaga harga BBM dan mengawasi distribusinya sehingga dinikmati masyarakat yang berhak.
Kemudian menuntut dihapuskannya program makanan bergizi gratis (MBG) dan menciptakan pemenuhan gizi yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
Akibat aksi tersebut, polisi terpaksa mengalihkan ruas arus lalu lintas (lalin), di antaranya menutup akses ke Jalan Pengadilan Medan dan Jalan Imam Bonjol Medan.
Selain di Medan, pada hari yang sama juga terjadi aksi mahasiswa di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Padang, Palembang dan lainnya.. Tuntutan mereka sama, selain meminta Prabowo-Gibran turun, juga meminta agar berbagai program pemerintah yang sia-sia segera dihentikan.
Mereka juga menyorot kembalinya kebijakan dwifungsi ABRI seperti di masa orde baru, Dimana TNI/Polri sudah banyak ditempatkan di jabatan sipil sehingga mengindikasikan kalau negara ini menerapkan system militer.
“Sudah terbukti jelas kalau Pemerintahan Prabowo-Gibran menerapkan system seperti Orde Baru, era kepemimpinan Soeharto,” kata Andri, salah satu mahasiswa yang menyampaikan orasi.
Maraknya aksi mahasiswa di berbagai daerah itu merupakan respon atas berbagai kejadian yang terjadi imbas kebijakan pemerintah pusat. Pantauan di lokasi aksi di Bandung misalnya, ribuan mahasiswa datang mengenakan jas almamater, sembari membawa spanduk berisikan tuntutan.
Mereka membentuk lingkaran besar yang menghadap langsung ke kantor DPRD Jabar, sementara petugas polisi berjaga di sekitar lokasi demo atau kawasan Gedung Sate. Salah seorang mahasiswa, Abdurrahman Muhammad Abdul Malik mengatakan aksi demo sebagai bentuk perlawanan atas berbagai kebijakan yang dinilainya merugikan rakyat.
"Kami dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa yang menginisiasi gerakan ini. Aksi ini bukan semata-mata gerakan mahasiswa, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan tindakan yang kami nilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah saat ini," kata Abdul saat ditemui di lokasi demo.
Abdul menuturkan mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
"Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta menghentikan pemborosan anggaran untuk kunjungan luar negeri," tuturnya
Para mahasiswa juga menyorot frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo yang sangat tinggi, lebih tinggi ketimbang pemimpin sebelumnya.
Dari sekian banyak tuntutan itu, salah satu yang paling mengecewakan mahasiswa adalah potensi kembalinya praktik-praktik orde baru, berdasarkan penguatan dwifungsi TNI dan Polri.
"Kami menyoroti, apa yang kami nilai sebagai gejala kembalinya praktik-praktik Orde Baru. Kami melihat adanya penguatan dwifungsi TNI dan Polri," ujarnya. "Hal tersebut kami kaitkan dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI, serta regulasi terkait Polri yang dinilai tidak lahir dari aspirasi masyarakat Indonesia secara luas," pungkasnya.
Aksi mahasiswa di berbagai daerah ini dipastikan akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang kalau pemerintah tidak memberi tanggapan yang positif. Tuntutan untuk menggulingkan Prabowo- Gibran juga mendapat dukungan dari kelompok pro demokrasi. Semua sepakat, Inilah saatnya menggulingkan pemerintahan yang rusak. ***
