 |
| Aksi mahasiswa yang menuntut perbaikan sistem pemerintahan yang kacau balau di era Prabowo-Gibran. |
Pemerintahan yang rapuh, isu kelainan seksual para elit, dan program pembangunan yang tidak jelas membuat sistem Pemerintahan yang dipimpin Prabowo-Gibran menuai banyak kritikan akar rumput. Mahasiswa yang marah dengan situasi ini mulai menggaungkan gerakan aksi massa menuntut reformasi edisi kedua setelah yang pertama saat mereka menjatuhkan Pemerintahan Soeharto di era Ordebaru 1998.
Mulai hari ini Senin (15/6/2026) mahasiswa serentak mulai bergerak melakukan aksi di berbagai daerah, seperti di Jakarta, Medan, Padang, Palembang, Semarang, Banjarmasin, dan Surabaya untuk menggelar demonstrasi menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Isi tuntutan mereka serupa:
- Menghentikan sementara dan mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan bergizi Gratis (MGB) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),
- Mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
- Menghentikan militerisme dan menegakkan supremasi sipil.
- Menjamin hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau.
- Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai membebani masyarakat.
- Meninjau kembali Undang-Undang Kepolisian RI.
- Adanya transparansi system pemeritahan guna mencegah pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
- Menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
- Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik sektor kelistrikan dan air bersih.
- Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menepati janji untuk membuka 19 juta lapangan kerja.
- Segera melakukan perbaikan ekonomi setelah anjloknya nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp18 ribu per US$
Aksi mahasiswa di Jakarta berpusat di di Jalan Merdeka Selatan, Gambir dan kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju Silang Monas. Sedangkan aksi di Medan rencananya berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Sumut.
Adapun mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang akan menggelar aksi pada pukul 13.00 WIB di Kantor DPRD. Begitu juga mahasiswa Banjarmasin, akan memusatkan aksinya di Gedung parlemen sejak siang hari. Mahasiswa di kota besar lainnya juga lebih banyak memusatkan aksi mereka di gedung parlemen setempat.
Aksi reformasi jilid II ini mungkin masih terasa kecil bagi Pemerintah sehingga diyakini belum bisa menjatuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun di pro gerakan demokrasi, gerakan arus bawah ini terus mendapat penguatan.
Sebagian menganggapnya sebagai pertanda lahirnya gerakan besar yang berpotensi mengguncang pemerintahan.
Sampai Minggu (14/6/2026) memang aksi mahasiswa ini masih menunjukkan gerakan tahap awal. Belum sehebat gerakan 1998 yang memiliki kombinasi sempurna antara krisis ekonomi total, krisis legitimasi politik, fragmentasi elite, serta konsolidasi gerakan mahasiswa secara nasional.
Di samping itu, gerakan 2026 ini belum memiliki simpul yang relatif jelas, baik di kampus-kampus besar maupun dalam jaringan aktivis nasional.
Gerakan mahasiswa kali ini bisa dikatakan masih bersifat cair, terfragmentasi, dan sangat bergantung pada momentum media sosial. Namun pemerintah tetap harus waspada menanganinya. Penanganan yang salah dari gerakan mahasiswa ini berpotensi memicu terjadinya aksi yang lebih besar.
Bagi pemerintah, gerakan mahasiswa ini pantas menjadi peringatan dini agar pemerintah bergerak cepat memperbaiki situasi saat ini sehingga mahasiswa tidak semakin marah.
Sejumlah pengamat, seperti Adi Prayitno menilai bahwa narasi Reformasi Jilid II yang digaungkan saat ini memang masih belum bisa dikatakan sepadan dengan reformasi jilid I, meski situasinya hampir mirip di mana Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi. Situasi yang terjadi saat ini bisa dikatakan lebih menyerupai bargaining politik dan tekanan korektif daripada revolusi.
Meski demikian, menganggap remeh suara mahasiswa juga merupakan kesalahan besar. Sejarah Indonesia berulang kali menunjukkan bahwa mahasiswa sering kali menjadi sensor paling awal terhadap munculnya persoalan-persoalan yang belum sepenuhnya terbaca oleh elite politik.
Prabowo-Gibran tidak boleh meremehkannya. Oleh karena itu pemerintah harus segera melakukan perbaikan atas kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu, antara lain soal MBG yang terbukti sia-sia, program koperasi yang menghabiskan banyak uang negara, dan janji-janji penguasa yang belum juga terealisasi.
Semakin pemerintah abai dengan kondisi ini, maka kemarahan mahasiswa akan semakin menguat. Kemarahan itu akan diperkuat lagi dengan kekesalah publik melihat harga yang terus meningkat. Jika dua kemarahan ini menyatu, maka gerakan reformasi jilid II sangat berpotensi menjadi lebih besar.
Oleh karena itu, pertarungan sesungguhnya bukan sedang berlangsung di jalanan, melainkan pada kemampuan pemerintah mengelola ekonomi dan menjaga kepercayaan publik.
Meski gerakan mahasiswa saat ini belum menunjukkan karakter revolusi yang matang, pemerintah tetap harus memahami bahwa lanskap gerakan politik itu bisa berubah secara fundamental.
“Saatnya pemerintah melakukan evaluasi atas kesalahannya. Jangan kesalahan itu dibiarkan terus, seperti program MBG dan koperasi desa yang arahnya tidak jelas,” kata politisi PDIP, Guntur Romli.
Bayangkan saja, katanya, sekitar Rp268 triliun anggaran APBN terkuras setiap tahun untuk program MBG yang tidak jelas manfaatnya. Yang terjadi, malah proyek itu jadi ajang korupsi. Sudah lima orang pimpinan Badan Gizi Nasional yang dicokok kasus korupsinya untuk proyek itu.
Sekarang ini Prabowo menunjuk pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, yakni Naniek S Deyang yang juga diduga turut bermain dalam kasus korupsi di proyek itu.
“Kalau situasi ini terus dibiarkan, hancur negara ini,” kata Guntur Romli.
Mengenai desakan penghentian program MBG ini sebenarnya sudah marak di mana-mana. Sudah berkali-kali para ekonomi mendesak agar program ini dihentikan, atau setidaknya dihentikan sementara untuk evaluasi.
“Coba lihat saja, berapa banyak dapur MBG yang sudah tutup dan berapa banyak sekolah yang tidak lagi mendapat jatah makan, tapi para murid tetap santai saja. Mereka tidak ada yang berteriak. Yang justru gelisah adalah pemerintahnya. Ini kan aneh,” ujar ekonom Celios, Nailul Huda.
Oleh karena itu Nailul Huda mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga bulan. Langkah tersebut diperlukan untuk memberi ruang bagi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.
Mahasiswa juga menuntut hal yang sama. Kalau Prabowo tidak mengindahkan tuntutan ini, maka situasi lebih buruk bukan tidak mungkin akan terjadi. Apalagi pemerintahan Prabowo sempat dihebohkan dengan isu dengan adanya prilaku seksual yang tidak lazim.
Semua akumulasi kekesalahan itu akan sangat berbahaya jika menyatu. Maka itu, aksi gerakan mahasiswa kali ini tidak bisa diabaikan. Kalau diabaikan, daya lekatnya semakin kuat, sehingga gerakan yang muncul akan semakin besar.
Bisa-bisa Prabowo-Gibran akan dipermalukan seperti halnya di masa pemerintahan Soeharto yang lalu. Mau..? ***
