 |
| Sejumlah kepala daerah dari PDIP yang dilantik Presiden pada 20 Februari. Sebagian besar menolak ikut retret di Magelang sesuai perintah Megawati |
Instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati yang melarang kepala daerah asal PDIP ikut kegiatan retret di Magelang mulai mendapat respon dari sejumlah peserta. Beberapa kepala daerah yang sudah tiba di Magelang memutuskan untuk mematuhi perintah itu ketimbang menuruti kehendak Presiden Prabowo untuk mengikuti kegiatan retret.
Seperti halnya Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Lis Darmansyah, ia langsung merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati itu dengan tidak mau ikut lagi kegiatan retret tersebut meski ia baru saja sampai di Magelang.
Lis yang merupakan kader PDI Perjuangan menegaskan sebagai seorang anggota partai, ia berkomitmen dan tegak lurus untuk melaksanakan perintah Ketua Umum PDIP tersebut.
"Ini juga bentuk rasa solidaritas sebagai sesama kader PDI Perjuangan" kata Lis dihubungi via WhatsApp dari Tanjungpinang, Antara, Jumat, 21 Februari.
Lis saat ini sudah berada di Markas Akmil di Magelang, usai dilantik secara serentak bersama kepala daerah terpilih lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis kemarin.
"Saya sudah sampai di Magelang subuh tadi. Kalau tak ada instruksi lanjutan dari Ketua Umum, langsung balik kanan, pulang ke Tanjungpinang," ucap Lis.
Selain Lis, ada banyak lagi kepala daerah PDIP yang memilih patuh kepada instruksi Megawati itu. Misalnya dari Jawa Tengah, hampir semua kepala daerah yang berasal dari PDIP memutuskan kembali ke daerah masing-masing setelah mendapatkan perintah itu.
Begitu juga kepala daerah dari Jawa Barat dan Jawa Timur, mereka juga menolak hadir. Tidak terkecuali kepala daerah dari wilayah Indonesia timur. Hampir semua kepala daerah dari PDIP lebih memilih patuh kepada instruksi ketua umum partai ketimbang perintah presiden.
Data KPU menyebutkan, ada sebanyak 177 kader PDIP saat ini menjabat sebagai kepala daerah hasil Pilkada 2024. Dari total 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) di Istana Kepresidenan, 481 di antaranya dijadwalkan mengikuti retret di Magelang.
Namun dengan keluarnya instruksi Megawati soal penolakan retret itu, sudah pasti jumlah peserta yang ikut akan berkurang.
Berikut adalah beberapa kepala daerah dari PDIP yang menunda keikutsertaan dalam retret:
- Tapanuli Tengah: Bupati Masinton Pasaribu-Mahmud Effendi (Bupati dan wakil bupati)
- DKI Jakarta: Pramono Anung - Rano Karno (Gubernur dan Wakil Gubernur)
- Jambi: Al Haris - Abdullah Sani (Gubernur dan Wakil Gubernur)
- Bali: I Wayan Koster - I Nyoman Giri Prasta (Gubernur dan Wakil Gubernur)
- Papua Tengah: Meki Nawipa - Deinas Geley (Gubernur dan Wakil Gubernur)
- Kabupaten Bandung: Dadang Suprianta - Ali Syakieb (Bupati dan Wakil Bupati)
- Sukabumi: Ayep Zaki - Bobby Maulana (Wali Kota dan Wakil Wali Kota)
- Depok: Supian Suri - Chandra Rahmansyah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota)
- Karawang: Aep Syaepuloh - Maslani (Bupati dan Wakil Bupati)
- Pangandaran: Citra Pitriyami - Ino Darsono (Bupati dan Wakil Bupati)
- Purworejo: Yuli Hastuti - Dion Agasi Setiabudi (Bupati dan Wakil Bupati)
- Wonosobo: Afif Nurhidayat - Amir Husein (Bupati dan Wakil Bupati)
- Sukoharjo: Etik Suryani - Eko Sapto Purnomo (Bupati dan Wakil Bupati)
- Wonogiri: Setyo Sukarno - Imron Rizkyarno (Bupati dan Wakil Bupati)
- Kudus: Sam’ani Intakoris - Bellinda Putri Sabrina (Bupati dan Wakil Bupati)
- Pekalongan: Achmad Afzan Arslan - Balgis Diab (Wali Kota dan Wakil Wali Kota)
- Gunung Kidul: Endah Subekti Kuntarningsih - Joko Parwoto (Bupati dan Wakil Bupati)
- Bangkalan: Lukman Hakim - Moch Fauzan Ja’far (Bupati dan Wakil Bupati)
- Kediri: Hanindhuto Himawan Pramana - Dewi Mariya Ulfa (Bupati dan Wakil Bupati)
- Banyuwangi: Ipuk Fiestiandani Azwar Anas - Mujiono (Bupati dan Wakil Bupati)
- Nganjuk: Marhaen Djumadi - Trihandy Cahyo Saputro (Bupati dan Wakil Bupati)
- Pasuruan: Adi Wibowo - Mokhamad Nawawi (Wali Kota dan Wakil Wali Kota)
Hasto Kristiyanto Ditahan KPK
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh KPK pada Kamis (20/2/2025) malam. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku serta kasus perintangan penyidikan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa Hasto akan menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2025.
“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka HK (Hasto Kristiyanto) ditahan selama 20 hari di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” ujar Setyo Budiyanto.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan mempengaruhi berbagai agenda politik PDI-P, termasuk retret kepala daerah yang kini tertunda akibat keputusan Megawati Soekarnoputri. **
