Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi,
menyatakan dengan tegas bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar
Pandjaitan (LBP) adalah “sumber semua masalah” dalam kekacauan politik nasional
saat ini. Pernyataan ini muncul menyusul pertemuan politik tertutup di Solo
pada 1 April 2025, hanya 20 hari menjelang enam bulan pemerintahan Prabowo
Subianto.
Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam sebuah pertemuan dengan Joko Widodo. Keduanya tetap satu agenda menyiapkan Gibran di 2029 dan mengawal Presiden Prabowo tetap menjadi bagian dari oligarkhi kelompoknya.
Pertemuan itu dihadiri oleh trio loyalis Jokowi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Pratikno, dan Budi Arie, serta Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah. Mereka dipanggil menghadap Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo.
Pertemuan itu baru terungkap sekarang ini setelah ada yang membocorkannya. Pertemuan itu juga sebagai langkah mengantisipasi pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang digelar beberapa hari kemudian.
Pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang berlangsung di Teuku Umar pada Senin malam 7 April lalu tampaknya sudah terbaca sebelumnya oleh Jokowi dan LBP. Makanya keduanya membahas langkah awal terlebih dahulu.
Selain membahas kemungkinan antisipasi kerjasama politik Megawati dan Prabowo, menurut Sutoyo, agenda tersembunyi di Solo itu adalah membahas kelanjutan skenario lama yang bertujuan menjaga hegemoni kekuasaan Jokowi melalui Gibran Rakabuming Raka, dan memastikan Presiden Prabowo tetap dalam kendali oligarki. Ada pula pembahasan rencana menaikkan Gibran pada Pemilu 2029.
Usai pertemuan itu, Luhut pun tiba-tiba saja menyampaikan pembelaan kepada Jokowi, seakan Jokowi sama sekali tidak pernah bersalah dalam memimpin selama 10 tahun belakangan ini. Di mata Luhut, Jokowi adalah presiden yang selalu membuktikan janjinya. Jokowi tidak pernah berdusta...!
Pernyataan Luhut yang tiba-tiba membela Jokowi dan menyebutnya tak melanggar hukum dan konstitusi, adalah bagian dari propaganda politik untuk mengaburkan tuntutan rakyat yang ingin Jokowi diadili.
"Ini adalah ucapan pasang badan secara telanjang demi kepentingan elit oligarki.” tegas Sutoyo.
Sutoyo menilai, pernyataan LBP juga membawa pesan terselubung: Jangan ganggu Jokowi dengan isu hukum, Gibran sah sebagai Wapres, dan siap menggantikan Prabowo, rakyat harus diam dan tidak curiga terhadap manuver kekuasaan Jokowi-Luhut.
“Ini bukan hanya soal membela Jokowi. Ini tentang keberlanjutan skenario kekuasaan yang sudah dikunci dengan jaringan luar negeri seperti China. LBP-lah yang tiga kali menandatangani dokumen penting dengan Tiongkok, disaksikan langsung oleh Xi Jinping dan Jokowi. Semua ini bersambung ke posisi strategis Jokowi di KIM dan kabinet Merah Putih,” tambah Sutoyo.
Ia juga menyoroti bagaimana Xi Jinping dua kali menyebut Prabowo sebagai “Elected President Jokowi”, dan pernyataan Hashim Djojohadikusumo bahwa program Prabowo sejalan dengan Jokowi, memperkuat kesan bahwa Prabowo tak bisa bebas bergerak dari skenario oligarki internasional.
Menurut Sutoyo, pemerintahan saat ini tengah diarahkan agar Prabowo hanya bertahan dua tahun, kemudian digantikan oleh Gibran melalui jalur konstitusional yang telah disiapkan. Bahkan, sejak awal Maret 2025, telah ada perekrutan para aktivis dan intelektual untuk menjadi buzzer bayaran demi memperkuat narasi kekuasaan.
“Jangan anggap ini teori konspirasi. Ini semua tersusun rapi. Jokowi dan LBP bukan lagi sekadar aktor politik, mereka adalah pengendali utama krisis demokrasi kita hari ini,” tutup Sutoyo. (Yoss)
