Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan
bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda Sumatera
akhir November lalu akan berlangsung sampai 2028. Untuk kegiatan itu, total indikasi kebutuhan anggaran mencapai
hampir Rp 74 triliun. 
Puing kehancuran akibat bencana banjir dan longsor melanda wilayah Sumatera pada November 2025
"Sebagai informasi, dari hasil rencana induk (renduk) dan rencana aksi (renaksi) kami yang sedang dibahas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana periode tahun 2025 sampai dengan 2028 adalah hampir 74 triliun," ujar Dody dikutip Rabu (28/1).
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatra Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian untuk Provinsi Aceh sebesar Rp 39,89 triliun, Sumatra Utara Rp 15,21 triliun, dan Sumatra Barat Rp 18,88 triliun.
Dody mengatakan, pada 2025 ini sudah terealisasi anggaran tanggap darurat sebesar Rp 576 miliar, dan pada tahun anggaran 2026 ini Kementerian PU masih memerlukan anggaran untuk tanggap darurat sebesar Rp 4,27 triliun.
Sementara untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksinya yaitu sebesar Rp 24,55 triliun di tahun 2026.
"Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2028 dengan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2027 yaitu sebesar Rp 28 triliun dan tahun anggaran 2028 sebesar Rp 16,22 triliun," katanya.
Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial (bansos) reguler bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako (BPNT) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan besaran anggaran tersebut untuk periode triwulan pertama 2026 di tiga provinsi, yang saat ini dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir.
Menurut dia, mekanisme penyaluran bansos pada periode ini masih akan disalurkan melalui dua jalur, yakni perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Kemensos mengkonfirmasi bahwa penyaluran bantuan sosial reguler secara keseluruhan akan dimulai pada Februari, sebagaimana target yang dipaparkan dalam rapat koordinasi lintas kementerian beberapa waktu lalu di Jakarta.
Anggaran penanganan bencana Sumatera yang mencapai Rp74 triliun itu jauh di atas perhitungan pemerintah sebelumnya yang semula memperkirakan biaya rehab-rehab berkisar Rp62 triliun. Namun kerusakan yang begitu parah membuat anggaran harus membengkak.
Angka Rp74 triliun tersebut hampir sama dengan biaya rehab-rehab saat bencana tsunami Aceh pada Desember 2004 yang mencapai Rp80 triliun. Bedanya, anggaran rehab-rehab Aceh banyak didanai dari bantuan luar negeri. Bahkan bantuan asing lebih besar dari APBN.
Sedangkan untuk rehab-rehab Sumatera, anggaran sepenuhnya bergantung dari bantuan APBN dan Sebagian APBD. Tak heran jika tekanan ekonomi akan terus melanda negeri ini. ***
