 |
| Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, terkait kasus korupsi kuota haji |
Setelah namanya berkali-kali disebut terlibat dalam korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas, akhirnya Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan respon. Ia mengaku hanya melobi penambahan kuota itu, soal kebijakan penggunaannya merupakan kewenangan Kementerian Agama.
Sebelumnya, dalam sebuah siniar yang tayang di YouTube 15 Januari 2026, Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas menyebut 20 ribu kuota haji tambahan untuk tahun 2024 diterima langsung oleh Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menpora Dito Ariotedjo.
Yaqut juga bersikeras bahwa system kuota itu juga tidak lepas dari perintah Jokowi. Oleh karena itu Yaqut meminta Jokowi seharusnya ikut diperiksa dalam kasus tersebut.
Hal ini yang kemudian membuat Jokowi turut angkat bicara. Ia membenarkan bahwa lobi penambahan kuota itu ia lakukan bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Ariotedjo. Belakangan terungkap kalau Sebagian besar kuota haji itu diedarkan oleh perusahaan umroh milik keluarga Dito Ariotedjo.
Jokowi tidak membantah informasi itu.
"Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden," kata Jokowi di Solo, Jumat (30/1).
Ia tak mempersoalkan jika namanya disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi di masa kepemimpinannya. Pasalnya, kasus-kasus korupsi tersebut terjadi di program-program yang muncul dari arahan Presiden.
"Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden," kata dia.
Meski demikian, Jokowi memastikan semua program tersebut dibuat dengan niat baik. Ia mengaku tidak pernah memerintah menterinya untuk korupsi selama menjadi Presiden,
"Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada," kata dia. Oleh karena itu Jokowi menolak karena ia terlibat dalam kasus korupsi haji itu.
Kalaupun diperiksa KPK, Jokowi mengaku siap. Masalahnya, apa benar KPK berani memeriksa Jokowi? Wong seluruh pimpinan KPK itu masih anak buah Jokowi sampai saat ini. Mereka dipilih dan dilantik atas jasa Jokowi. Makanya jangan berharap mereka akan memeriksa tuannya. ***
