Kekacauan
sistem pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menjadi momok di kalangan investor
asing. Tak mengherankan jika sejumlah investor mulai hengkang dan memilih memindahkan
usahanya ke Vietnam yang jauh lebih aman. Setidaknya langkah itu akan dilakukan
dua perusahaan raksasa produsen komponen
otomotif asal Jepang yang tadinya beroperasi di Jawa Timur.
Industri otomotif tak lagi merasa aman di Indonesia. Memilih pindah ke Vietnam
Perusahaan besar itu dilaporkan bersiap angkat kaki dari Indonesia untuk memindahkan basis produksinya ke Vietnam. Langkah ini dipicu oleh kebijakan insentif kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia yang dinilai kalah kompetitif.
Rencana hengkangnya kedua prinsipal Jepang ini berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang akan menghantam ribuan buruh di kawasan industri Pasuruan dan Mojokerto.
Kabar mengejutkan ini dibeberkan langsung oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.
"Ada dua perusahaan raksasa komponen otomotif, saya belum bisa sebut nama lengkapnya, baru inisial, yaitu PT J dan PT S dan mereka akan pindah ke Vietnam. Pemindahan itu akan menyebabkan ribuan karyawannya di-PHK," ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).
Said Iqbal menjelaskan, keputusan pemindahan ekosistem pabrik ini didasari atas strategi diversifikasi produk global sang prinsipal Jepang yang ingin fokus penuh pada pengembangan rantai pasok mobil listrik.
Sayangnya, dari hasil kajian internal perusahaan makro tersebut, ekosistem dan regulasi pabrik mobil listrik di Indonesia dianggap lambat dan tidak sekompetitif kebijakan baru yang saat ini sedang gencar ditawarkan oleh Pemerintah Vietnam.
Selain itu, alasan pindah ke Vietnam, karena negara itu mau memberikan paket kebijakan dan insentif pengembangan pabrik EV yang jauh lebih agresif dan produktif bagi investor luar negeri.
"Ini baru diskusi awal, informasi awal. Namun esensi masalahnya berada pada tataran kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat kita yang dianggap kurang kompetitif bagi mereka," tambah pria yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut.
Said Iqbal mengaku akan menyerahkan laporan darurat ini secara langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto guna mendesak evaluasi total terhadap cetak biru (blueprint) industri EV nasional.
Hal yang sama juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea yang menyebut sebanyak 55 ribu buruh berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas hengkangnya investasi dan kenaikan harga gas industri.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam acara Rakernas KSPI di Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6).
Selain industry otomotif, dalam paparannya, Andi Gani mengatakan industri keramik juga sedang mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas industri. Ia mengatakan setidaknya ada 55 ribu buruh dari Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan.
"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," tuturnya.
Ia berharap agar pemerintah dapat segera mencari jalan keluar secepatnya. Andi Gani khawatir jika masalah tersebut tak diselesaikan, gelombang PHK bisa semakin meluas hingga ke industri tekstil.
Adapun biang masalah hengkanya investor itu adalah ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang tidak bijaksana dalam menangani masalah hukum dan keuangan. Indonesia yang akan diarahkan menjadi negara militer membuat investor sangat was-was mengembangkan usaha di negeri ini.
Investasi yang sudah ada kebanyakan bakal hengkang ke Vietnam yang lebih aman dan menjanjikan. Sedangkan investasi yang rencananya akan mengembangkan usaha di Indonesia, memilih membatalkan rencana itu.
Iklim investasi di Indonesia semakin kacau balau di masa Pemerintaha Prabowo-Gibran. ***
