 |
| Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka |
Imbasnya, posisi Gibran di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang baru berusia 2 tahun, jadi semakin ringkih dan mudah dilengserkan. Terlebih jika ada manuver-manuver tertentu dari partai politik di DPR yang menginginkan adanya tindak lanjut dari putusan MK.
Terlepas dari intrik politik itu, seperti apa sebenarnya jejak kerja Gibran selama dua tahun menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia?
Perlu diketahui, tugas wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai pembantu presdien. Hal itu tertulis jelas dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, "Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden."
Hanya itu saja. Artinya, konstitusi memang tidak memberikan daftar panjang kewenangan mandiri wakil presiden seperti yang diberikan kepada presiden. Peran dasarnya hanyalah membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Kewenangan konstitusional Wakil presiden hanya tertera dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan wapres menggantikan presiden jika: mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.
Namun tugas sebagai pembantu presiden bisa mengandung makna yang luas. Jika presiden berhalangan, jelas wakil presiden adalah prioritas utama menjalankan kewenangan itu.
Artinya, seorang wapres bisa memimpin pertemuan dengan para menteri, menjalankan tugas sebagaimana yang dilakukan seorang presiden. Ketika presiden bertugas keluar negeri, maka wakil presiden yang memegang mandat sebagai kepala pemerintahan sementara.
Namun tugas seperti itu jelas sekali tidak mampu dilakukan oleh Gibran. Ia bahkan tidak punya nyali memberi nasihat kepada para menteri, atau memberi bimbingan kepada para pejabat lain.
Bahkan berdebat dengan mahasiswa saja, Gibran selalu menghindar. Ia tidak memiliki kualitas yang layak untuk tugas itu. Bisa-bisa lain yang ditanya, lain pula yang dijawab. Apalagi semakin jelas ia bermasalah soal pendidikan menengah.
Yang terjadi selama ini, Gibran hanya mengulang-ulang apa yang disampaikan Prabowo. Ia berupaya menutupi 'ketidaktahuannya' dengan ucapan seperti itu.
Misalnya, sebagai "pembantu presiden" Gibran beberapa kali menyatakan "tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo." Dia juga bilang, "tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo!"
Langkah seperti itu menunjukkan Gibran memang tidak berperan apa-apa dalam pemerintahan. Ia hanya sebagai 'pelengkap penderita' yang harus digendong Prabowo ke manapun berada. Sama sekali tak ada perannya dalam pemerintahan.
Di awal bertugas, Gibran sebenarnya sudah berupaya punya cara sendiri untuk menjalankan perannya. Salah satu di antaranya dengan menggagas penerimaan laporan masyarakat melalui program Lapor Mas Wapres...!
Program Lapor Mas Wapres pertama kali dia luncurkan pada 11 November 2024—tidak sampai sebulan setelah dilantik. Konsep awalnya mewajibkan warga datang langsung ke posko pengaduan di kompleks Istana Wakil Presiden sejak pukul 08.00 hingga 14.00 dan buka setiap hari kerja.
Awalnya cukup banyak warga yang memanfaatkan posko ini untuk mengadukan berbagai persoalan yang mereka alami. Saking tingginya antusiasme warga, kuota harian saat itu dibatasi hanya sekitar 50-60 orang per hari. Akibatnya, banyak warga sudah mengantre sejak subuh di depan gerbang agar bisa masuk.
Dalam prosesnya, posko 'Lapor Mas Wapres' telah menerima 400 aduan sejak dibuka pada 11 November 2024. Sebagian telah ditindaklanjuti, tapi hasilnya tidak jelas. Pada akhirnya istana yang kelabakan karena tidak bisa menangani pengaduan itu. Metode penyelesaiannya tidak jelas.
Posko Lapor Mas Wapres itu belakangan membuat Istana Presiden meradang karena sistem koordinasinya tidak jelas. Akhirnya konsepnya diubah.
 |
| Posko Lapor Mas Wapres kini kondisinya semakin tidak jelas. |
Selain Posko Lapor Mas Wapres, tidak ada tugas Gibran lain yang bisa diandalkan. Gibran malah sempat viral di media sosial kala ia menghadiri acara 'Mancing Gratis' di pinggir Kali Gabus, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 26 Oktober 2025.
Mengenakan kemeja merah hitam motif kotak-kotak dan topi hitam, Gibran dikerubungi warga yang saling berebut untuk bersalaman. Kehadiran Gibran di sana disebut untuk memeriahkan Peringatan Sumpah Pemuda. Terekam pula momen saat ia membacakan nama pemenang doorprize.
Lalu ada video lain yang menggambarkan Gibran sedang makan siang bersama 280 pengemudi ojek online di Batam pada 10 September 2025. Video singkat berdurasi 1:28 menit tersebut tak sama sekali menjelaskan apa tujuan agenda Wakil Presiden itu.
Publik pun jadi bingung, sebenarnya apa pekerjaan wakil presiden ini. Selebihnya 'kerja' Gibran sebagai Wakil Presiden lebih banyak "meninjau" proyek-proyek pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelayanan kesehatan, lokasi bencana, sampai ke pasar-pasar.
Ketika Gibran memimpin Rapat Menteri
Kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia menyebutkan, sepanjang dua tahun belakangan ini Gibran pernah lima kali memimpin rapat koordinasi.
Pertama, Rapat Penanganan Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Gibran memimpin rapat koordinasi di Kantor BNPB pada 12 November 2024. Dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala badan terkait, rapat berfokus pada langkah-langkah cepat memastikan masyarakat terdampak merasakan kehadiran pemerintah dalam masa kedaruratan.
Namun Gibran hanya menyampaikan hal-hal normatif pada pertemuan itu. Tidak ada gagasan baru yang progressif.
Misalnya ia mengatakan agar antisipasi logistik dipikirkan sejak awal, serta antisipasi terhadap potensi terjadinya bencana yang lebih parah, seperti banjir lahar.
"Untuk selanjutnya, hasil rapat ini akan kita laporkan ke Pak Prabowo," kata Gibran sebagai kunci utamanya.
Gibran pernah pula memimpin rapat perdana Desa Besar Olahraga Nasional (DBON) pada 4 Desember 2024. Sama seperti pertemuan sebelumnya, ia pun tidak punya gagasan penting pada pertemuan itu. Gibran mengingatkan pentingnya membangun prestasi olahraga dari hulu sebagai upaya mencapai prestasi olahraga yang gemilang di masa depan.
Gibran juga menekankan pendidikan olahraga sehingga bisa membentuk pola hidup sehat, semisal untuk mencegah obesitas pada anak usia sekolah. Sebuah pesan yang sama sekali tidak punya isi.
Pernah pula Gibran memimpin Rakornas Percepatan Penurunan Stunting pada 12 November 2025. Dalam arahannya, dia memaparkan sejumlah langkah strategis guna mempercepat penurunan prevalensi stunting—di antaranya intervensi sejak dini terhadap remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil.
Ia juga menyoroti pentingnya pencegahan pernikahan dini karena kerap menjadi pemicu tingginya angka stunting akibat kurangnya kesiapan fisik maupun mental calon ibu dalam menjalani kehamilan.
Selain itu, Gibran menegaskan perlunya pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pemantauan gizi, hingga pendampingan pascapersalinan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat.
Sama sekali tidak ada sesuatu yang baru dari gagasannya itu.
Begitu juga saat ia memimpin Rakornas Kepariwisataan pada 12 Januari 2026. Di hadapan sejumlah menteri, dia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan memperkuat keberlanjutan program kepariwisataan.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan, Gibran menegaskan sejumlah fokus utama pengembangan pariwisata nasional, yakni penguatan infrastruktur, peningkatan akses dan keselamatan transportasi wisata, pembenahan kebijakan visa, serta penguatan koordinasi dengan Pemda.
Ucapan-ucapan normatif seperti itu di depan para ahli tentu saja membuat posisi Gibran seperti boneka yang mengulang hal yang sudah sangat biasa. Tidak ada gagasan yang bisa diandalkan darinya. Makanya peran Gibran bisa dikatakan sama sekali tidak ada dalam pemerintahan selama dua tahun ini.
Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai apa yang dilakukan Gibran selama dua tahun menjabat sebagai Wakil Presiden hanya lebih sering "menghadiri acara", "menerima audiensi", atau "meninjau program pemerintah". Semua itu hanyalah pemanis semata. Begitu pun rapat-rapat yang dipimpin.
Ketidakmampuan Gibran itu membuat dirinya nyaris tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategis yang diambil Presiden Prabowo. Entah itu terkait isu politik, hukum, maupun ekonomi.
"Karena sejak awal dugaan saya, melihat perjanjian politik antara Prabowo dan Jokowi, memang hanya menempatkan dia [Gibran] sebagai vote getter. Tidak lebih dari itu…" ujar Firman Noor kepada BBC News Indonesia, Jumat (09/10).
"Sehingga ketika Gibran dipasangkan dengan Prabowo yang terlintas adalah bukan kapasitas dia sebagai wakil presiden atau orang nomor dua di pemerintahan, tapi sekadar menang," dia menambahkan.
Kemenangan itu bukan karena Gibran punya daya tarik, tapi karena ada peran Jokowi di balik semua itu. Sebagai presiden pada waktu itu, Jokowi adalah pengendali sistem. Ia bisa menguasai kepolisian, TNI, aparatur negara dan fasilitas serta sumber keuangan yang kuat. Dengan kekuatan itu, presiden punya kemampuan mengendalikan pemenang Pemilu.
Kekuasaan Jokowi ini yang dimanfaatkan Prabowo dengan menggandeng Gibran sebagai wakilnya. Bukan soal kapasitas. Jelas sekali kualitas Gibran jauh kelas dibanding wapres sebelumnya. Sebut saja misalnya Boediono atau Jusuf Kalla.
Untuk menutupi kelemahan itu, Gibran berupaya melakukan aksi blusukan ke daerah-daerah, meninjau desa-desa dan korban bencana. Semua itu adalah langkah manipulatif agar ia dikatakan punya kerja.
Di lokasi yang dikunjunginya, Gibran berbicara seadanya, bertanya seadanya, bahkan terkadang jawaban yang dilontarkan "tidak nyambung". Semakin banyak ia berbicara, semakin tampak jelas ketidakpahamannya.
"Dia hanya hadir planga-plongo. Sebagian orang jadi ilfeel, mendingan dia enggak usah ke daerah sekalian. Ini mengindikasikan Gibran masih mengandalkan bapaknya. Dan jangan bayangkan Gibran sama dengan Adam Malik, Muhammad Hatta, BJ Habibie, atau Megawati. Itu terlalu jauh, bagaikan langit dan bumi," cetus Firman.
Inilah konsekuensi politik ketika kualitas tidak lagi menjadi porsi yang utama dalam sebuah pemerintahan. Tapi yang penting menang.
Pengamat politik dari lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, juga menyatakan pendapat yang sama. Sepanjang pengamatannya, posisi wakil presiden pada era-era sebelumnya sangat krusial. Ia mencontohkan dua nama wapres terakhir, Boediono dan Jusuf Kalla.
Boediono, kala menjadi wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono diserahi tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi mengingat latar belakangnya yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan pada pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Sedangkan Jusuf Kalla, yang menjabat sebagai wakil presiden era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi, diberi peran aktif menyelesaikan konflik Aceh hingga urusan ekonomi.
"Jadi jelas sekali Pak SBY dan Pak Jokowi memiliki tandem yang sepadan," ujar Nicky.
Sedangkan Gibran tak mampu menjalankan tugas seperti itu. Sekalipun ia dikasih tugas, kualitas kepemimpinannya kurang layak untuk menjalankan tanggungjawab itu.
Nicky Fahrizal berkata, jika ingin melihat seperti apa hubungan Prabowo dan Gibran, tengok saja pemandangan tak biasa dalam ruang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada 20 Juli 2026. Saat itu, Gibran yang biasanya duduk di sisi kanan Prabowo, bergeser sejajar dengan deretan menteri kabinet.
Dalam tradisi protokoler kepresidenan Indonesia, posisi duduk bukan sekadar urusan estetika ruangan, melainkan simbol hierarki dan distribusi kekuasaan.
Nicky menilai perubahan tempat duduk itu mustahil dikarenakan faktor teknis seperti yang diklaim pihak Istana. Namun, menurutnya, hal itu seperti mengisyaratkan bahwa "Prabowo hendak mengakumulasi kekuasaannya". Seakan Prabowo juga menunjukan ke publik betapa tidak berperannya Gibran dalam pemerintahan.
Terlepas dari itu, Jokowi mengklaim hubungan Prabowo dengan anaknya Gibran baik-baik saja. Jokowi bahkan pernah mengampanyekan agar pasangan Prabowo-Gibran dua periode.
Belakangan ini kampanye Jokowi itu mulai menghilang setelah MK menyebutkan bahwa Gibran sesungguhnya tidak pernah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Ia main potong kompas belajar di MDIS Singapura dengan mengandalkan certificate of attandance saat kursus bahasa Inggris di Australia.
MDIS mengakui sistem itu, tapi aturan di Indonesia tidak membenarkannya. Apa boleh buat, kebusukan Gibran pun terbongkar ke publik. Ia jadi korban bullying di sana sini. Apa mau dikata, putusan MK membuat Gibran babak belur.
Jika tak ada perubahan aturan, jelas Gibran tidak lagi bisa mencalonkan pada Pemilu 2029. Jokowi pun tak lagi berani mengandalkan anaknya kembali maju pada Pemilu mendatang. Ia mulai sadar, anaknya memang tidak pantas untuk menduduki jabatan politik itu.
Jangankan jadi wapres, jadi walikota saja Gibran sudah tidak layak. Lebih cocok kembali ke asalnya, sebagai pedagang goreng pisang di Solo.
Dengan posisi politik itu, tidak heran jika Prabowo pun mulai mengabaikan posisi politik Jokowi. Hal itu tergambar jelas saat Jokowi hadir pada acara HUT TNI beberapa waktu lalu. Ia seakan tak pernah dipandang oleh Prabowo yang lebih sibuk berbicara dengan SBY.
Saat Prabowo dan SBY saling bersalaman, Jokowi ditempatkan di belakang sebagai pelengkap saja.
 |
| Prabowo asyik berbicara dengan SBY pada HUT TNI beberapa waktu lalu, sementara Jokowi diabaikan seakan tak punya arti. |
Rencana busuk Jokowi yang kabarnya akan memanfaatkan jaringan Polri untuk mendukung kampanye PSI, telah sirna sudah.
Di bawah kendali Kapolri yang baru, Polri akan dibawa kembali ke jati dirinya, sekaligus menjauh dari intervensi politik penguasa. Janji Jenderal Suyudi, tak ada lagi 'Partai Coklat' yang selama ini menjadi andalan Jokowi.
Keluarga Jokowi tak lagi berkuku dalam dunia politik. Sedangkan posisi Gibran seperti "terpenjara" dalam lingkup kekuasaan. Setiap menghadiri acara, ia harus menebalkan muka, menanggung rasa malu. Salah sedikit berbicara, pasti akan dibully.
Makanya Gibran pun terus berusaha membatasi ruang geraknya. Ia mulai sadar bahwa posisinya sudah remuk redam. Untuk tampil menonjol ia akan malu, mundur pun malu. Ya, akhirnya jadi boneka pemanis di pemerintahan.
Kasihan Gibran. Semua ini adalah karma dari kebusukan Jokowi..!**
